Tampilkan postingan dengan label pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pendidikan. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 20 Maret 2010

MEWUJUDKAN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN INDONESIA


Keberhasilan memperbaiki dan memperbaharui sektor pendidikan akan menentukan keberhasilan bangsa ini dalam menghadapi tantangan masa depan. Pembaharuan ini harus dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga, sektor swasta, politisi, dan pemerintah. Pendidikan adalah wahana yang memungkinkan suatu bangsa survive dalam perjalanan sejarahnya. Pendidikan haruslah menjadi perioritas utama bangsa. Pendidikan merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang bermartabat dan mampu bersaing dalam kancah kehidupan yang luas. Dalam lintasan sejarah telah menunjukkan, betapa negara yang tidak memperdulikan pendidikan dan keliru dalam memilih sistem pendidikan yang dijalankan, walaupun telah puluhan bahkan ratusan tahun merdeka, tetapi tetap saja berstatus sebagai negara berkembang atau bahkan terkebelakang.

Dalam menghadapi perkembangan kehidupan yang begitu cepat berubah akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengharuskan adanya suatu sistem pendidikan nasional yang mampu mengakomodasi peserta didik agar terus-menerus dapat memperbaharui pengetahuannya. Untuk itu, pada saat ini tidaklah memungkinkan lagi untuk tetap mempertahankan cara belajar lama karena derasnya arus informasi dan dahsyatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Negara yang berhasil menyusun sistem pendidikannya dengan baik, akan memiliki keunggulan-keunggulan penting. Ini dikarenakan hampir di seluruh lini kehidupan bernegara, apa pun dan siapa pun yang berperan di dalamnya, baik berupa institusi maupun prilaku individualnya, mulai dari ekonom, negarawan, guru, politisi, industriawan bahkan olahragawan ataupun seniman, semuanya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sistem pendidikannya. Lebih dari itu eksistensi sebuah negara sangat bergantung pula dari kebijakan, pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan dari para tokoh yang ada di dalam negara yang bersangkutan. Ketajaman pemikiran, keluasan pandangan serta keakuratan kebijakan tersebut pada akhirnya juga bermuara pada kualitas sistem pendidikan yang berlaku di negara bersangkutan. Sebuah negara yang kuat dan disegani dalam kancah pergaulan antar bangsa-bangsa adalah hasil dari begitu besarnya perhatian mereka terhadap dunia pendidikan yang mereka laksanakan. Sebaliknya, negara yang dengan tidak serius, sembarangan, asal jadi dan tumpang tindih dalam merancang sistem pendidikannya, telah menciptakan bumerang atau titik balik penghacuran sendi kehidupan bernegara. Sebuah negara yang dipenuhi oleh tindakan korup, pemerintahan yang gelap mata, serta lahirnya masyarakat yang apatis dan anarkis adalah salah satu produk sistem pendidikan yang menyimpang.

Bukti sejarah sistem pendidikan nasional Indonesia yang berkembang selama 32 tahun, tantangan-tantangan zaman yang dirasakan, pergeseran-pergeseran pola kehidupan yang ada, perkembangan-perkembangan pemikiran, mengharuskan bagi adanya paradigma baru pendidikan Indonesia.


Memahami Kemerdekaan Pendidikan dengan Undang-
undang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang no.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang dibuat dalam rangka menterjemahkan maksud dari UUD 1945 sudah selayaknya tidak diterjemahkan lagi sebagai “satu” dalam segala-galanya. Pengalaman sejarah proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih mewujudkan sistem pendidikan nasional ke dalam bentuk sentralisasi pendidikan dan uniformitas atau penyeragaman pendidikan. Dampak dari penterjemahan sistem pendidikan yang seperti ini telah mamatikan daya kreasi, inovasi serta kebebasan pendidikan di Indonesia, dan bahkan telah meletakkan pendidikan Indonesia pada kondisi keterpurukan yang sangat serius. Keterpurukan pendidikan Indonesia ini dapat dilihat dari peringkat Human Development Index (UNDP; 2000), di mana kondisi Indonesia berada di peringkat ke 109 di bawah Vietnam (108), Cina (99), Sri Langka (84), Filipina (77), Thailand (76), Malaysia (61), dan Singapura (24). Maka wajarlah apabila bangsa ini bulum juga mampu untuk ke luar dari kemelut krisis multidimensi.

Kesalahan menterjemahkan dan menerapkan sistem pendidikan tersebut ternyata harus dibayar mahal oleh bangsa dan negara Indonesia. Ini pun telah membuktikan bahwa apabila suatu sitem dirancang atau diarahkan sebagai usaha penyeragaman dan terpusat demi kepentingan-kepentingan tertentu, maka akan menghasilkan kemunduran dan kehancuran. Sistem pendidikan nasional seharusnya diterjemahkan sebagai suatu sistem pendidikan yang mengatur aturan umum, yaitu yang sifatnya makro, dan sistem yang mengatur aturan mikro yang sifatnya kondisional yang disesuaikan pada kondisi geografis, sosial budaya dan kesiapan struktur dan infrastruktur tiap-tiap daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan kata lain bahwa sistem pendidikan yang bersifat makro ditetapkan secara nasional, dan sistem pendidikan yang bersifat mikro ditetapkan secara lokal sesuai dengan kondisi masing-masing sasaran dan lingkungan pendidikan. Artinya bahwa dalam satu sistem pendidikan nasional tersebut mencakup unsur otonomi pendidikan.

Akibat dari diterapkan sistem pendidikan yang bersifat sentralistis dan mengutamakan keseragaman dalam tataran makro telah membelenggu pendidikan Indonesia. Pemerintah Indonesia pun menterjemahkan “satu sistem” pendidikan nasional yang terlalu berlebihan. Ini dapat di lihat dalam Undang-undang no. 2 tahun 1989 yang bukan hanya terbatas pada nilai dasar dan instrumentalnya, melainkan juga sampai pada tingkat praksis pendidikan.

Kebijakan-kebijakan seperti yang tersebut di atas, telah menjadikan pendidikan di Indonesia terkungkung oleh “juklak” dan “juknis”, walaupun itu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi tempat atau daerah di mana pendididkan itu berlangsung. Institusi pendidikan terjerat, praktisi pendidikan terjerat, guru terjerat, yang pada akhirnya semua tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi siswa dan lingkungan pendidikan masing-masing. Dampak yang paling signifikan adalah peserta didik yang menjadi korbannya. Siswa akhirnya tidak dapat mengikuti pendidikan dengan senang dan bergairah karena proses belajar dan mengajar tidak sesuai dengan kepentingan dan kemauan mereka, justru hal sebaliknya, mereka dipaksa untuk mempelajari hal-hal yang berada di luar konteks kepentingan dan kebutuhan mereka sehari-hari. Meminjam istilah Prof. Djohar, salah seorang Dewan Pakar pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa Mandiri Yogyakarta, “mereka hanya diajak menjadi makelar-makelar pengetahuan tekstual”. Dengan kata lain siswa-siswa tidak diarahkan untuk mempelajari hal-hal yang nyata yang ada di lingkungan mereka dan masyarakat mereka. Akhirnya mereka tercetak sebagai manusia-manusia yang terlepas dari realitas lingkungannya, lepas dari kondisi nyata masyarakatnya.

Sistem pendidikan yang menekankan pada sentralitas dan penyeragaman ini pula yang menurut Prof. Djohar akan melahirkan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang melangit, mengambang tanpa pijakan nyata. Lebih lanjut Prof. Djohar mengatakan…

…bahkan tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah tidak membumi, sementara anak-anak peserta didik tidak merasakan adanya keanekaragaman di dalam kehidupan mereka.

Dalam tataran ini, pendidikan yang berkembang menjadi tidak bermakna dan bermanfaat, tidak memiliki nilai transformatif apa pun, karena tidak menjadikan anak-anak peserta didik lebih mengenal lingkungan masyarakatnya sendiri, lingkungan alam, keadaan geografis di mana mereka hidup, sejarah masyarakatnya, yang pada akhirnya tidak akan menumbuhkan rasa persatuan dengan masyarakat dan lingkungannya, cinta tanah air atau pun cinta bangsa dan negaranya. Pendidikan semacam ini lebih memperbesar kecendrungan kepada anak-anak peserta didik menjadi lebih egeoistik dan anti sosial yang merupakan titik pangkal semangat disintegrasi bangsa dan anarkhisme dalam kehidupan mereka. Satu contoh gejala awal yang dapat dirasakan dan dilihat adalah tradisi tawuran yang terus berkembang di dalam kehidupan anak-anak pelajar dewasa ini.

Kegagalan dalam menterjemahkan dan menerapkan nilai-nilai dasar pendidikan yang berasal dari nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ke dalam penjabaran nilai-nilai instrumental, telah menjadikan UU No. 2 tahun 1989 tidak mengatur tentang sistem pendidikan nasional yang sesungguhnya, akan tetapi hanya mengatur sistem persekolahan yang sangat detil yang tidak hanya terbatas pada tataran nilai dasar dan instrumental, tetapi lebih jauh juga menyentuh samapai ke tingkat praksis pendidikan.

Makna satu sistem pendidikan nasional pada sistem persekolahan seharusnya hanya sebatas pada (1) satunya jenis dan (2) satu jenjang pendidikan nasional, seandainya satu sistem itu menjangkau ke tingkat kurikulum, maka seharusnya hanya sebatas kurikulum yang memberikan tuntutan kepentingan nasional, misalnya isyarat perlunya kurikulum yang membangun kesatuan dan persatuan bangsa yakni (1) Pancasila (2) Kewarganegaraan, dan (3) Agama yang menjadi landasan perilaku manusia umumnya. Sedangkan otonomi pendidikan di tingkat praksis diserahkan sepenuhnya kepada daerah, sekolah atau wilayah tertentu untuk mengaturnya. Penyelenggaraan pendidikan di tingkat praksis harus bersifat realistik, dengan memperhatikan lingkungan objektifnya dari sasaran dan institusi pendidikan masing-masing.

Di tengah kegalauan tentang paradigma pendidikan di tanah air, berhembuslah angin yang cukup segar. Sistem pendidikan yang bersifat sentralistik akhirnya dirubah dengan sistem pendidikan yang desentralistik. Secara hakiki system pendidikan desentralistik adalah pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan ke tingkat daerah (kabupaten/kota) dengan prinsip “Keseragaman dalam kebijakan dan keberagaman dalam pengelolaan”. Pada awalnya prinsip ini cukup melegakan, betapa tidak, akhirnya masyarakat kita memahami bahwa pengelolaan pendidikan idealnya dilakukan oleh daerah di mana proses pendidikan itu berjalan. Artinya bahwa pengelolaan pendidikan serta muatan dan proses pembelajaran haruslah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah itu berada. Tetapi sayangnya, wewenang ini hanya dipahami secara normative-verbal saja. Pada kenyataannya kebijakan ini hanya indah untuk didengar tetapi tidak untuk dilakukan. Sistem pendidikan yang desentralistik masih dilakukan dengan setengah hati dan ambigu. Ada kesan bahwa pusat belum ihklas untuk melakukan system pendidikan yang desentralistis secara murni dan konsekuen. Ini dapat dilihat dari aturan-aturan main (regulasi/kebijakan) yang tidak jelas dan cendrung membingungkan. Contoh yang sederhana dapat dilihat dari kebijakan penerapan kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompentensi yang belum juga disahkan. Ujian-ujian akhir nasional yang harus diseragamkan dari pusat setiap tahunnya (walau ini masih kontroversi). Belum lagi pengadaan-pengadaan Buku Pelejaran yang harus ikut “petunjuk” pusat dengan pusat perbukuannya. Label “halal dan haram” seolah-olah masih saja diberlakukan, sehingga guru-guru pun masih terpasung untuk menunggu label yang dibuat oleh orang pusat ini. Di satu sisi, para praktisi dan pengelola pendidikan juga masih “berbudaya” lama, masih menunggu juklak dan juknis. Walaupun telah ada dasar pijakan untuk melangkah seperti Sistem pendidikan yang desentralistik, Kurikulum Berbasis Kompetensi, broad based education, school based management dan sebagainya, tetapi tetap saja mereka masih menunggu dan ragu untuk melangkah. Ini mungkin bisa dipahami karena merubah budaya yang sudah mengakar lebih dari tiga dasawarsa tentulah tidak mudah.

Dari latar belakang tersebut, maka tidak ada upaya lain untuk segera melakukan langkah-langkah strategis guna mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, karena apabila ini terjadi tentulah perubahan paradigma pendidikan dan perubahan sisdiknas apapun tidak akan memiliki dampak apa-apa bagi perkembangan pendidikan di tanah air. Yang harus dilakukan pada awal-awal ini adalah pensosialisasian yang secara terus menerus. Ini tentunya juga butuh suatu treatment tersendiri yang perlu didekati dalam “satu tarikan nafas” atau Simultansi Rekulturisasi berdasarkan materi terpadu. Secara konkrit treatment ini dapat berupa pelatihan-pelatihan, workshop serta kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pusat yang terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah, Sekolah-sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan masyarakat luas tentunya sehingga pemahaman akan arti pentingnya “kemerdekaan” dalam pendidikan tidak disalahkaprahkan karena munculnya wacana otonomi daerah yang salah satu derivasinya adalah penerapan otonomi pendidikan harus segera “ditangkap” sebagai momentum untuk memulai perubahan.


Menata Kembali Tujuan Global Pendidikan

Dihadapkan dengan tuntutan dunia yang kini mulai berubah dari era yang semula serba tertutup dan terbatas, baik karena batas wilayah geografis, ideologis bahkan hukum-hukum kenegaraan yang mengatur aturan main komunikasi para warganya menuju satu era yang kini lazim dikenal dengan era bebas komunikasi, era gerakan kemanusiaan global, era transformasi internasional atau bahkan dimensi geografis antar bangsa kini dianggap sebagai satu global village, kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia belum juga menunjukkan sinyal yang berarti bagi penguatan lembaga-lembaga pendidikan, bahkan pada awal milenium ketiga ini.

Perkembangan di dalam teknologi dan informasi telah menjadikan komunikasi antar negara semakin terbuka, bila pada masa sebelumnya kesempatan ini hanya dapat dilakukan oleh sebagian orang terpenting saja di dalam suatu negara, maka pada saat sekarang individu warga suatu negara juga sudah memiliki kebebasan dan kemudahan untuk saling mengenal dan berkomunikasi dengan sesama manusia yang berada di negara lain dengan tidak memandang latar belakang apa pun dari individu warga negara tersebut.

Dalam dunia pendidikan, kemajuan yang terpenting di bidang teknologi telah memungkinkan diskusi jarak jauh, belajar jarak jauh atau bimbingan jarak jauh dengan salah satu pengajar atau pakar yang ada di satu wilayah atau negara dengan pihak-pihak yang membutuhkannya di wilayah lain. Gejala munculnya kelas-kelas virtual dengan dibantu dengan sistem multimedia canggih ini menunjukkan betapa pada masa yang akan datang, lembaga pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi khususnya bidang informasi. Dengan kata lain lembaga-lembaga pendidikan masa depan tidak akan memiliki kemajuan-kemajuan yang berarti dalam dunia pendidikan bila institusi atau lembaga pendidikan tersebut tidak mendekatkan diri dengan fenomena global. Oleh karena itu, dunia pendidikan Indonesia sudah harus diorientasikan dengan suatu visi global agar memiliki tempat di masa kini dan masa depan.

Perkembangan pendidikan di negara-negara tetangga khususnya di Asia, sudah mempersiapkan hal ini lebih dari sepuluh tahun yang lalu, katakanlah seperti di negara Malaysia dengan Telekom Smart Schoolnya dan Singapura dengan Multimedia Development Centernya yang mengembangkan fasilitas pendukung atau suport di dunia pendidikan dengan mendirikan broadband dan backbone yaitu pusat layanan informasi dan data multimedia ke sekolah-sekolah. Program seperti ini sangat di dukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping didukung penuh oleh pemerintah, pihak swasta pun sangat besar peran sertanya, katakanlah seperti di Malaysia, program ini didukung lebih dari sebelas perusahaan raksasa swasta dan nasional yang ada di sana, termasuk Perusahaan Telekomunikasi Malaysia. Sementara di Singapura, keperdulian terhadap perkembangan pendidikan yang dilandasi oleh visi global ini pun telah mengharuskan pemerintah setempat untuk mensubsidi sekolah-sekolah yang berada di negara mereka sebesar $ 2,5 juta atau Rp. 25 milyar pada tahun 1995 lalu setiap sekolahnya. Di samping itu pula mereka mensubsidi secara gratis perangkat komputer guna komputerisasi di sekolah untuk mengantisipasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi di masa depan.

Di Indonesia, memang pernah dirintis walaupun belum sedahsyat negara-negara tetangga di Asia, yaitu pernah didirikannya SMU 2000, tetapi bila dilihat dari kapasitas layanannya sangat jauh tertinggal, karena SMU 2000 hanya melayani jaringan internet ke sekolah-sekolah semata dan sifatnya masih dari pihak swasta saja. Sejauh ini SMU 2000 belum begitu akrab di tengah masyarakat, jangankan di masyarakat umum, dalam tubuh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pun kurang populer. Kenyataan ini menunjukkan betapa sesungguhnya masyarakat Indonesia belum sadar betul akan perkembangan teknologi informasi yang sangat berpengaruh pada perkembangan masyarakatnya di masa depan, khususnya dalam dunia pendidikan. Artinya dunia pendidikan kita memang belum memiliki visi global, sehingga arah pendidikan dalam menghadapi perkembangan masa depan belum juga terpetakan. Kondisi dunia pendidikan kita masih diliputi oleh pandangan yang kolot, konservatif protektif. Pandangan yang seperti ini harus segera dibongkar. Di sini diperlukan kesadaran pendidikan yang bersifat terbuka, objektif dan berkompetisi secara sehat serta menempatkan diri sebagai bagian dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di dunia. Dengan demikian maka pola persaingan dan pembenahan pun harus juga mempertimbangkan bagaimana pola dan model pengembangan pendidikan yang terjadi di dunia.

Langkah perdana untuk mempersiapkan lembaga pendidikan dengan visi global ini harus mempertimbangkan sedikitnya lima pokok soal: Pertama, tujuan pendidikan di masa datang perlu memenuhi keinginan, kehendak dan kebutuhan era globalisasi. Kedua, tujuan global pendidikan di Indonesia perlu diarahkan kepada peningkatan penguasaan teknologi dan informasi. Ketiga , tujuan global pendidikan Indonesia harus di arahkan kepada pemahaman masalah ekonomi, politik, bahasa dan budaya yang mendunia. Keempat, tujuan pendidikan global sudah selayaknya di arahkan kepada adanya persaingan ketat tetapi sehat dalam segala bidang antar bangsa-bangsa, Kelima, tujuan pendidikan global Indonesia harus juga diarahkan kepada penguasaan bahasa-bahasa dunia, seperti bahasa Inggris dengan tujuan agar mampu untuk berkiprah di kehidupan internasional. Keenam, tujuan pendidikan global khususnya di bidang perekonomian, perdagangan dan moneter perlu diarahkan kepada pencapaian efektifitas dan efisiensi alat-alat produksi dan jasa yang mendunia yang penuh persaingan dalam era pasar bebas.

Langkah terpenting dalam merumuskan tujuan global pendidikan Indonesia, dari langkah-langkah yang tersebut di atas adalah menciptakan iklim yang kondusif di dalam masyarakat. Langkah ini harus dimulai terlebih dahulu dengan mendesak Departemen Pendidikan Nasional untuk melakukannya, sehingga dalam era desentralisasi pendidikan ini, di mana daerah sangat berperan besar dalam menentukan kebijakan pendidikan tidak menjadi kehilangan arah dan justru menimbulkan dampak sebaliknya. Tujuan global pendidikan adalah diarahkan kepada kesiapan masyarakat peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan dan bukan sebaliknya justru menjerumuskan masyarakat peserta didik ke jurang yang lebih dalam yaitu kekolotan permanen.

Dalam rangka penyusunan kembali tujuan global pendidikan nasional, hal yang juga perlu dipersiapkan adalah sikap mental bagi para birokrat pendidikan, pengelola, praktisi serta seluruh masyarakat untuk memahami kemudian mendukung tujuan global pendidikan tersebut. Ini tidak lain disebabkan oleh kecendrungan kehidupan global di masa depan lebih kompleks dan rumit. Artinya bahwa keunggulan lembaga pendidikan akan ditentukan keberhasilannya melalui kesiapan untuk berkompetisi. Hal serupa juga pernah diungkapkan oleh Werner Schaal, Wakil Presiden Asosiasi Rektor Jerman (HRK), dalam diskusi panel kedua International Conference Higher Education Reform 2001 di Jakarta pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Diskusi panel ini juga menampilkan pembicara Anuwar Ali (Vice Chancellor University Kebangsaan Malaysia), Lauritz Holm-Nielsen (Bank Dunia), Quentin Thompson (konsultan), Sachi Hatakenaka (konsultan), Satryo Soemantri Brodjonegoro (Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas), Simon Schartzman (American Institutes for Research, Brasil) dan Thatchai Sumitra (Presiden Chulalongkorn University, Thailand).

Lembaga-lembaga pendidikan Indonesia, khususnya lembaga perguruan tinggi menghadapi tantangan untuk terus menghasilkan inovasi baru dan kemajuan pengetahuan, karena menurut Schaal bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan yang terjadi di masyarakat kadangkala terjadi lebih cepat daripada perkembangan yang dilakukan perguruan tinggi. Padahal, perguruan tinggi sebagai pusat penelitian seharusnya dapat memimpin dalam kemajuan teknologi dan pengetahuan. Schaal mengatakan…

…sudah sejak lama disadari perlunya kerjasama dengan dunia industri dan pusat-pusat penelitian, tetapi perguruan tinggi masih sering tertinggal dari kebutuhan pasar tenaga kerja. Padahal, di masa depan knowledge society telah menempatkan pendidikan tinggi sebagai peningkatan basis ekonomi.

Menurut Schaal lebih lanjut, ada tiga keuntungan dari kompetisi tersebut, yaitu (1) kompetisi akan mendorong bagi terjadinya transparansi (2) membuka peluang bagi adanya evaluasi dan penilaian baik kelebihan maupun kelemahannya, dan (3) kompetisi membutuhkan otonomi di bidang pendanaan, akademik dan organisasi. Implikasinya, otonomi juga akan menghasilkan akuntabilitas.

MENUJU PEMBAHARUAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN INDONESIA

Salah satu dari akibat sistem pendidikan yang sentralistik selama 32 tahun, yang merupakan akibat dari penterjemahan tujuan pendidikan sebagai salah satu usaha untuk menyelamatkan keberlangsungan dan keselamatan negara dalam arti yang sempit dan cendrung politis, telah menjadikan pendidikan di Indonesia terpuruk dan tertinggal jauh dengan bangsa-bangsa lain. Pada saat bangsa-bangsa lain mencoba untuk menggali terobosan-terobosan baru di bidang teknologi dan informasi serta bangsa-bangsa lain yang seharusnya sejajar dengan bangsa Indonesia, telah mampu meningkatkan dan mendorong sumber daya insaninya ke arah yang tepat, bangsa Indonesia masih saja bergulat dengan isu-isu parsial di bidang pendidikan. Bisa diingat, pada awal tahun 70-an, bangsa Malaysia berguru dan memburu tenaga-tenaga guru dari Indonesia, khususnya pada bidang Matematika dan IPA untuk diboyong ke sana, tetapi sekarang justru Malaysia berada di posisi ke-61 dalam keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya, sementara Indonesia harus berpuas diri diurutan ke-109 dari 174 negara di dunia. Ini berarti Indonesia berada setingkat di bawah Vietnam yang menduduki urutan 108 dan bahkan di bawah salah satu negara miskin di Asia yaitu Banglades.

Keberhasilan dalam memperbaiki dan memperbaharui sektor pendidikan akan menentukan keberhasilan bangsa ini dalam menghadapi tantangan-tangan zaman di masa depan. Pendidikan harus dipahami sebagai human investment yang harus ditata dengan serius dan baik dengan berorientasi pada masa depan, kalau tidak, maka tragedi yang lebih dramatis dari apa yang dirasakan oleh bangsa Indonesia pada saat ini akan menjadi kenyataan.

Perkembangan sosial masyarakat, terutama dalam bidang politik bukan saja mengharuskan pelaksanaan pendidikan untuk dirubah, melainkan juga naskah akademik pendidikan pun harus dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan kehidupan manusia, terutama dalam kaitannya dengan semangat yang sedang menggebu-gebu terhadap penerapan otonomi daerah.

Dalam tataran ini, wajar apabila pada waktu penyusunan, baik Komite Reformasi (KRP) maupun lembaga-lembaga lain yang terkait merasa “kebingungan” dalam mempersiapkan paradigma baru tentang pendidikan nasional yang nantinya akan dijadikan landasan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, apa lagi masukan-masukan yang diharapkan dari masyarakat luas, baik dari para ahli, pemerhati atau pun praktisi pendidikan masih sangat terbatas. Masukan masih berkutat pada persoalan pembiayaan pendidikan, manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Ini disebabkan karena untuk merumuskan suatu sistem pendidikan nasional bukanlah hal yang sederhana. Penyusunan ini dibutuhkan ketelitian untuk mengamati dan menelaah fenomena yang sedang berkembang di dalam masyarakat, baik lokal, nasional maupun global, mengintisarikan dan kemudian merumuskannya dalam undang-undang yang memadai, sehingga mampu untuk menghadapi perubahan dalam kehidupan, karena jika tidak, maka undang-undang yang baru pun hanya menjadi undang-undang yang tambal sulam dan tidak menyentuh substansinya. Sebagai catatan sejarah, bahwa penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989 memakan hampir setengah abad lamanya dari waktu diproklamasikannya negara Republik Indonesia.


A. Tinjauan Global Terhadap Konsep Dasar Pendidikan Nasional Indonesia

Sejarah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Sejarah pendidikan suatu masyarakat atau bangsa ikut membentuk ciri khusus atau kepribadian suatu bangsa. Melalui proses pendidikan, seharusnya watak bangsa dan kepribadian nasional dapat terpelihara serta dikembangkan sehingga dapat menjadi lebih unggul dan memiliki kelebihan-kelebihan dalam persaingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Kemajuan-kemajuan dalam kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat dicapai melalui proses pendidikan. Melalui proses pendidikan, suatu bangsa dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, baik untuk menumbuh-kembangkan watak kepribadian bangsa, memajukan kehidupan dan kesejahteraan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, serta pencapaian tujuan-tujuan nasional.

Proses pendidikan tersebut di kenal sebagai sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional ini tumbuh dan berkembang dari sejarah bangsa yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan sumber daya serta potensi yang ada dengan tidak menutup kemungkinan pengaruh dari faktor-faktor yang berasal dari luar lingkungan bangsa yang bersangkutan.

Sistem pendidikan nasional tiap-tiap bangsa berbeda-beda, karena latar belakang sejarah, budaya dan potensi-potensi yang ada di kalangan suatu bangsa yang membentuknya juga berbeda-beda. Sistem pendidikan nasional Indonesia akan berbeda dengan sistem pendidikan di Amerika, Perancis, Jerman, Inggris dan negara-negara lain di dunia.

Sistem pendidikan nasional Indonesia pada awalnya terbentuk dari sistem pendidikan yang dualistis, yaitu sistem pendidikan yang bersifat modern atau sekuler warisan Belanda yang diterapkan pada sekolah-sekolah umum, dan sistem pendidikan Islami yang bersifat tradisional yang tumbuh dari kalangan umat Islam yang berlangsung di surau, masjid, pesantren dan madrasah. Pada perkembangan berikutnya, sekolah-sekolah yang bersifat umum berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang DEPDIKNAS) dan sekolah-sekolah yang bersifat Islam berada di bawah Departemen Agama.

Catatan perjalanan sejarah terbentuknya sistem pendidikan nasional menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia disusun sebagai usaha untuk mengatasi problema dualisme pendidikan warisan budaya bangsa yang tersebut di atas guna menuju terwujudnya suatu sistem pendidikan nasional Indonesia. Dalam pembentukannya, Sistem pendidikan Nasional Indonesia memakan waktu yang cukup panjang yaitu kurang lebih selama 44 tahun sejak Indonesia merdeka dengan terbitnya UU no 2 tahun 1989. Ini berarti bahwa penyusunan sistem pendidikan nasional bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. UUD 1945 sendiri tidak memberikan penjelasan secara tegas, tetapi hanya menyerahkannya kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya, ini dapat kita lihat pada pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yang meyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

Untuk menyusun undang-undang tersebut, para pendiri bangsa Indonesia yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan telah mempersiapkan suatu rancangan tentang pendidikan dan pengajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan maksud UUD 1945. Rancangan tersebut antara lain adalah:

1.Dengan undang-undang kewajiban belajar, atau peraturan lain jika keadaan di suatu daerah memaksanya, pemerintah memelihara pendidikan kecerdasan akal budi untuk segenap rakyat dengan cukup dan sebaik-baiknya, seperti ditetapkan dalam undang-undang Dasar pasal 31.
2.Dalam garis-garis adab perikemanusiaan, seperti terkandung dalam segala pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah “keselamatan” dan “kebahagiaan” masyarakat.

Dari pokok pikiran tersebut, maka jelaslah bahwa yang diinginkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah adanya suatu sistem pengajaran atau pendidikan nasional yang mampu memelihara pendidikan kecerdasan akal budi secara merata kepada seluruh rakyat yang bersendikan agama dan kebudayaan bangsa untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan masyarakat bangsa Indonesia seluruhnya.


Dasar dan Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia

Untuk mewujudkan apa yang dimaksud oleh pasal 31 ayat 2 UUD 1945, yaitu penyusunan tentang undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ternyata melalui proses yang cukup panjang yaitu baru diundangkan pada tanggal 27 Maret 1989 dengan undang-undang no. 2 tahun 1989. Dalam perkembangannya, memang sebelum tanggal 27 Maret 1989 tersebut telah terdapat beberapa undang-undang yang mencoba untuk mengatur tentang sistem pengajaran dan pendidikan nasional, misalnya UU no. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah; UU no. 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU no. 4 tahun 1950 dari RI dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, untuk seluruh pengajaran di Indonesia. UU no. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi; UU no 14 PRPS tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional; dan UU no 19 PNPS tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila; namun semua undang-undang tersebut bukan merupakan undang-undang tentang satu sistem pengajaran atau pendidikan nasional seperti yang dikehendaki oleh pasal 31 ayat 2 UUD 1945, karena UU tahun 1950 dan 1954 hanya memuat tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, dan UU tahun 1961 hanya memuat tentang perguruan tinggi semata. Sedangkan UU 1965, walaupun sudah mengatur sistem pendidikan nasional, tetapi bukan merupakan perwujudan dari pelaksanaan UUD 1945.

Setelah rezim orde baru memegang tampuk kekuasaan dari rezim orde lama, dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, yang menurut rezim orde baru ini tidak dilakukan oleh rezim orde lama, maka pendidikan nasional indonesia dirancang sebagai berikut:

1.pembentuk manusia pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya yang mampu mandiri;
2.pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, faham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diberikan kepada peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan dari dua pemikiran tersebut di atas, maka sistem pendidikan nasional Indonesia secara sadar disusun sebagai suatu upaya agar bangsa Indonesia dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya serta mampu mengembangkan dirinya secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan kata lain bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia menjadi alat serta tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, untuk merealisasikan sistem pendidikan nasional seperti yang dimaksud di atas, maka sistem pendidikan nasional Indonesia dilakukan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara, menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang dituangkan dalam UU no. 2 tahun 1989 tersebut adalah kristalisasi dari sistem pendidikan bangsa yang dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, norma-norma dan nilai-nilai budaya Indonesia. Ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan “Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia”. Dalam pelaksanaannya, pembuat undang-undang ini menginginkan pendidikan nasional dapat mengemban secara terpadu sistem pendidikan yang ada di Indonesia, baik yang berupa sistem Barat warisan Belanda maupun sistem Islam yang memang telah berkembang sejak lama di tanah air Indonesia, sebagaimana yang dikatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional:

“Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional”.

Ini juga mengisyaratkan bahwa satuan pendidikan yang ada dan berkembang di negara Indonesia dapat masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan dasar fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam pasal 2 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional telah dirumuskan dasar dari pendidikan nasional Indonesia yaitu “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Kemudian dalam pasal 3 dirumuskan fungsi dari pendidikan nasional:

“Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional”.

Ada yang dimaksud dengan tujuan nasional dalam pasal 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah apa yang dikehendaki dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4;

…membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social…”.

Dari tujuan nasional tersebut, maka dirumuskanlah tujuan pendidikan nasional Indonesia, seperti yang termuat dalam pasal 4 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Mengenai aspek-aspek tujuan pendidikan nasional, secara lebih lengkap dapat dilihat pula dalam rumusan GBHN tahun 1988 yang dirumuskan bersamaan dengan Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional:

“Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa”.


B. Kelemahan Sistem Pendidikan Nasional dan Dampaknya Bagi Dunia
Pendidikan

Berbicara mengenai penyebab dari carut-marutnya pendidikan di tanah air, maka tidaklah dapat dihindari dari perdebatan mengenai sistem pendidikan nasional Indonesia, di samping faktor-faktor lain yang sifatnya lebih kepada masalah-masalah praksis pendidikan (aspek mikro), seperti biaya pendidikan, pemerataan pendidikan, serta kualitas pengajar dan pengelola pendidikan. Dengan kata lain bahwa penyebab dari segala sebab-sebab utama bagi timbulnya ketidakberesan proses pelaksanaan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem apa yang digunakan, karena sistem inilah yang menjadi landasan utama yang mengatur dan mengarahkan kecendrungan-kecendrungan proses pelaksanaan pendidikan secara menyeluruh, bahkan sampai kepada pola sikap guru di dalam kelas.

Kelemahan sistem pendidikan nasional Indonesia sesungguhnya adalah pada konsekuensi logis dan politis pada penerapannya. Dengan sistem yang demikian, maka sistem pendidikan nasional Indonesia mensyaratkan bagi sistem yang bersifat sentral atau terpusat dan sistem yang dilandasi oleh tindakan penyeragaman atau uniformitas. Sistem yang seperti ini juga menjadikan intervensi pemerintah yang terlalu berlebihan kepada bidang pendidikan, yang pada akhirnya melumpuhkan lembaga pendidikan itu sendiri. Usaha untuk memberikan pengetahuan yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tidak terwujud. Individu-individu peserta didik akhirnya hanya dieksploitasi dan dimanfaatkan demi kepentingan pemerintah atas nama negara dan bangsa.

Bila melihat dari salah satu tujuan pendidikan yang ada secara universal yang telah dikupas pada awal tulisan ini, maka sistem pendidikan nasional Indonesia telah dirancang sebagai alat atau usaha untuk melestarikan dan mempertahankan keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Inilah landasan utama Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.

Sesungguhnya tidaklah mengherankan apabila perumus Undang-Undang No.2 tahun 1989 lebih memilih pendidikan yang bersifat terpusat dan seragam seperti di atas, karena sejarah Indonesia memungkinkan bagi terbitnya undang-undang yang demikian. Latar belakang sosial, budaya dan agama yang beragam dari bangsa Indonesia tidak diterjemahkan sebagai peluang tetapi hanya dipandang sebagai tantangan dan kendala. Kondisi geografis dan keberagaman di atas dianggap sebagai ancaman bagi timbulnya disintegrasi bangsa, apa lagi setelah timbulnya prahara politik tahun 1965 dengan munculnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia.
Alasan sejarah dan latar belakang yang demikianlah yang menjadi landasan berfikir dalam penyusunan sistem pendidikan nasional. Kondisi ini juga ditambah dengan alasan-alasan politis yang sebenarnya jauh dari nilai-nilai ideal pendidikan, yaitu sebagai satu usaha untuk melestarikan idiologi. Pada tahapan ini, pendidikan Indonesia sudah menjadi alat yang sistematis bagi pemerintah untuk melestarikan dan menyelamatkan kekuasaannya, atau kalau dalam bahasa mereka melestarikan dan menyelamatkan negara dan bangsa. Tujuan pendidikan nasional menjadi perwujudan dari tujuan kebijakan politik. Pendidikan kemudian menjadi alat seleksi, kontrol, sosialisasi nilai, pengetahuan, keterampilan yang efektif dan masif demi tercapainya mobilisasi tenaga kerja yang pada akhirnya legitimasi kekuasaan. Pada sisi yang lain, utamanya dari isi pendidikan, usaha pemerintah memberikan pendidikan moral, baik melalui mata pelajaran Pancasila maupun pendidikan agama, lebih mengedepankan verbalitas dari pada substansi nilai. Akibatnya justru menimbulkan kecendrungan untuk membawa fragmentasi berfikir anak didik dan lebih memperkuat primordialisme. Celakanya, intervensi yang dilakukan pemerintah ini tetap tidak mampu untuk membendung keinginan masyarakat untuk menggali kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Pada akhirnya perkembangan yang demikian tidak mampu direspon dan diakomodasi oleh lembaga pendidikan.

Di samping faktor di atas, sistem pendidikan nasional Indonesia mencakup jangkauan sang sangat luas dan cendrung tidak penting bagi perkembangan pendidikan. Kalau pada zaman Orde Lama, Bung Karno mengutamakan pembangunan karakter bangsa, maka Orde Baru mengedapan persoalan-persoalan mulai dari ekonomi, politik, kebudayaan, agama, moral, hingga kepermasalahan idiologi dan moral Pancasila. Persoalan yang sebegitu luas telah dipaksakan untuk diurus di dalam bingkai sistem yang sentralistis. Akhirnya persoalan-persoalan yang akan diurus pun jangkauannya sangat luas yang berdampak pada langkah-langkah kebijakan yang tidak pernah jelas dan terfokus.

Sistem pendidikan nasional seperti ini jelas sangat berdampak negatif bagi perkembangan dan keberhasilan pendidikan itu sendiri, pendidikan menjadi terbelenggu, yang seharusnya pendidikan adalah bersifat membebaskan dan mencerahkan. Segala aktivitas, walau pun itu adalah penemuan atau karya yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, jika dianggap dapat mengganggu “kepentingan negara” maka harus dihentikan. Dampak lebih lanjut dari sistem yang demikian adalah bahwa pendidikan harus berada di dalam koridor yang sudah ditentukan. Konsekuensi logis dari kenyataan ini tentulah akan menimbulkan serentetan permasalahan dalam praksis pendidikan seperti pendidikan menjadi sangat birokratis, pendidikan dikekang oleh peraturan, pendidikan menjadi kehilangan kreativitasnya dan bahkan pendidikan menjadi kehilangan maknanya.

Seiring dengan perubahan zaman, perubahan cara berfikir serta kesadaran dan kedewasaan masyarakat, apalagi dalam era reformasi di gerbang fajar globalisasi yang ditandai dengan kebebasan berpendapat dan berfikir, maka sistem pendidikan nasional Indonesia sudah selayaknya ditinjau kembali dan dirubah disesuaikan dengan tuntutan yang berkembang. Pendidikan Indonesia perlu semangat baru, senjata baru, cara pengucapan kharisma pengubah sejarah yang baru. Pendek kata, pendidikan Indonesia membutuhkan paradigma sistem pendidkan nasional yang baru pula.

Selaras dengan itu pula, masyarakat kita mulai tergerak hatinya untuk melakukan pembaharuan pada sistem pendidikan nasional. Ini dibuktikan dengan munculnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Walaupun pada masa penyusunan dan pengundangan sisdiknas ini menimbulkan pro dan kontra baik dari pihak yang telah merasa bahwa undang-undang ini sudah mencerminkan nilai-nilai bangsa dan paradigma baru pendidikan Indonesia maupun pihak-pihak yang menyatakan bahwa undang-undang ini hanyalah konsep tambal sulam dan pengulangan prinsip-prinsip Sisdiknas yang lama (UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989), tetapi secara substansial, nyatalah bahwa seluruh masyarakat Indonesia sadar bahwa paradigma pendidikan Indonesia memang harus berubah, karena dialah biang keladi keterpurukan pendidikan Indonesia.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah, apakah dengan perubahan sisdiknas ini secara otomatis dapat merubah nasib pendidikan bangsa? Jawabnya tentu tidak. Dirivasi dari diundangkannya Sisdiknas yang baru ini tentulah sangat panjang. Artinya bahwa ada sederetan konsekuensi logis yang menjadi “Pekerjaan Rumah” yang juga tidak kalah rumitnya. Bagaimana aturan mainnya? Bagaimana sosialisasinya? Bagaimana implementasinya hingga ke dalam kelas? Seberapa mudah untuk merubah pola sikap dan pola pikir para praktisi, pengelola, birokrasi pendidikan dan masyarakat pada umumnya? Satu contoh yang sangat sederhana untuk mengilustrasikan ini adalah tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi yang akan dilaksanakan yang merupakan derivasi langsung dari perubahan sisdiknas tersebut. Sudah berapa kali KBK ini berubah-ubah? Ada yang versi Pusat Kurikulum ada yang versi Direktorat dan ada sederetan versi-versi yang lain yang tetap bersikukuh bahwa versi merekalah yang paling benar. Maka tidak heran akhirnya KBK pun diplesetkan menjadi Kurikulum Berbasis Kebingungan, Kurikulum Berbasis Kita-kata (Semau gue). Dan yang lebih memprihatinkan, hingga tulisan ini ditulis, draf kurikulum ini pun belum ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional RI.

Contoh lain yang bisa diilustrasikan disini adalah tentang kesiapan penerapan sistem desentralisasi pendidikan. Apakah dengan kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh daerah (kabupaten/kota) yang nantinya diteruskan kepada pihak sekolah dengan dibantu oleh komite sekolah siap untuk melaksanakannya? Sementara sebuah penelitian mengatakan bahwa dari 400 lebih kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya sebanyak 38 kabupaten/kota yang siap untuk melaksanakan otonomi daerah.

PERSOALAN-PERSOALAN PENDIDIKAN KONTEMPORER

Di ambang fajar globalisasi, gerak perubahan yang luas sekali cakupannya, kecepatan dan penetrasinya yang begitu instan, telah menimbulkan banyak problema, setidaknya telah memunculkan pendapat pro dan kontra. Bagi mereka yang merasa siap untuk menghadapi era tersebut, menganggap tidak ada permasalahan yang perlu ditakuti. Ini adalah sesuatu yang wajar, satu konsekuensi logis bagi perkembangan kecerdasan manusia yang ditandai dengan perkembangan segala aspek kehidupan, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi di sisi lain, bagi mereka yang belum atau tidak siap menghadapi era tersebut, menganggap globalisasi adalah momok yang sangat luar biasa beratnya, bahkan mereka menentang keras arus globalisasi dengan berbagai macam alasan, mulai dari kecemasan akan dapat merusak sendi-sendi kehidupan yang diyakini kebenarannya selama ini, hingga ketakutan akan timbulnya penindasan-penindasan dan eksploitasi model baru terhadap kehidupan umat manusia di muka bumi.

Apa pun alasannya, bisa diterima oleh akal atau tidak, disetujui atau tidak. Ini adalah kenyataan. Globalisasi adalah arus yang sangat besar, arus yang harus di hadapi oleh umat manusia. Memang selalu tersedia alternatif; pertama, manusia harus mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin untuk ikut bermain dalam arus globalisasi dengan segala resikonya, yaitu terbawa arus dan hanyut, atau ikut mengendalikan arus agar tetap terjaga keeksistensiannya. Kedua, tetap bersikukuh menentangnya, walau pun itu menjadi misi yang tidak mungkin.

Beberapa tokoh futuristik terkenal, seperti Patricia Aburdane, Alvin Tofler atau John Neisbit, di awal-awal tahun 90-an pernah mengingatkan kepada masyarakat manusia tentang berbagai kemungkinan perkembangan dunia yang tidak semuanya selalu melaju seperti apa yang diharapkan, tetapi ada bagian-bagian lain yang menyimpang. Ini, penyebab utamanya adalah ketidaksiapan sebagaian besar masyarakat dengan produk-produk budaya mutakhir yang lahir dari perkembangan yang begitu pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang kecepatannya lebih dari apa yang pernah dipikirkan oleh manusia sebelumnya.

Kegagapan manusia menghadapi fenomena global yang sarat dengan bebagai konflik sosial ini diistilahkan oleh Tofler sebagai fenomena “guncangan kebudayaan”. Fenomena ini digambarkan kepada dua kecendrungan besar realitas masyarakat yaitu sebagian bisa melaju ke arah peradaban baru, sedang sebagian lagi semakin terpuruk di belakang.

Eksistensi dan kualitas sebuah bangsa pun, demikian lanjut Tofler akan dipengaruhi oleh penguasaan-penguasaan di bidang pendukung budaya global ini. Kelompok masyarakat tidak cukup merasa aman hanya dengan menutup diri atau menganut semacam politik isolasi. Semakin jauh tertinggal dalam upaya mengejar penyesuaian terhadap perkembangan budaya global, maka yang terjadi adalah semakin banyak masyarakat menjadi objek perubahan dan bukan menjadi subjek pengubah. Dampaknya adalah masyarakat akan lebih cendrung mengikuti dan menjadi pengekor kecendrungan arus global ketimbang menjadi sumber pengubah dan penentu kecendrungan. Sebaliknya jika masyarakat tidak gagap dengan arus global, maka sangat memungkinkan untuk menguasai kesempatan bekerja sama antar sesama umat manusia di muka bumi serta semakin memberikan harapan untuk mampu bersaing di kancah masyarakat internasional.

Pendidikan atau proses pendidikan, dalam hal ini memiliki peran yang sangat strategis. Usaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan kehidupan bagi suatu masyarakat bangsa, tidak dapat lagi dilakukan dengan cara sendiri-sendiri. Demikian halnya dengan proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah sesuatu hal yang dapat berdiri sendiri, artinya bahwa banyak faktor terkait yang dalam pelaksanaannya harus secara bersama-sama dan terpadu. Ini dikarenakan bahwa kehidupan suatu bangsa tidak lagi dapat terlepas dari bangsa-bangsa lain, walau pun bangsa-bangsa tersebut dalam kenyataannya memiliki permasalahan-permasalahan yang berlainan, tetapi tetap saja memerlukan kerjasama yang sinergis untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut.

Percepatan dalam perkembangan kehidupan manusia yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan manusia pada paradigma-paradigma baru pendidikannya. Paradigma-paradigma ini didorong oleh keharusan yang mesti dilakukan agar sistem pendidikan yang mereka anut tetap mampu menjawab tantangan-tantangan zaman. Setidak-tidaknya ada lima faktor yang mendorong terjadinya perkembangan dan moderenisasi dalam sistem pendidikan bangsa-bangsa di ambang kehidupan global ini. Kelima faktor tersebut, menurut Tadjab dalam bukunya Perbandingan Pendidikan; Studi Perbandingan Tentang Beberapa Aspek Pendidikan Barat Modern, Islam dan Nasional (1994; 47-52) adalah:

1.Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menjadikan negara dan bangsa yang menguasainya sebagai negara industri modern. Penguasaan ini telah memberikan kemakmuran dan kekayaan yang berlimpah bagi kehidupan mereka. Perkembangan tersebut, telah membagi bangsa-bangsa dan negara di dunia menjadi kelompok negara atau bangsa yang kaya dan kelompok bangsa yang miskin. Bagi negara-negara yang tidak mampu menguasai teknologi, telah dijadikan pasar dari hasil industri sekaligus sumber bahan-bahan mentah oleh negara-negara industri. Dengan demikian telah terjadi eksploitasi dari negara-negara industri terhadap negara-negara yang tidak mampu mengembangkan industrinya sendiri. Negara-negara industri menjadi semakin kaya dan makmur. Negara-negara kaya akan bertambah kaya dan negara miskin akan tetap dan bahkan bertambah miskin.

Hubungan antara kekayaan dan kesempatan memperoleh pendidikan adalah sangat signifikan. Ada suatu hubungan timbal-balik antara kekayaan dan pendidikan, yaitu di satu fihak bahwa negara kaya mampu mengeluarkan sejumlah biaya yang besar bagi pendidikan para warganya, tetapi di fihak lain kekayaan yang dicapai oleh suatu negara itu tergantung pada tersedianya tenaga kerja yang berpendidikan; demikian pula penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh universitas dan perguruan tinggi memerlukan biaya yang tinggi pula, adalah merupakan bagian yang fundamental dari pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kekayaan dan kemiskinan suatu bangsa atau negara ini berpengaruh banyak terhadap proses pendidikan bagi warganya. Pada negara-negara miskin, pada umumnya negara-negara di Asia dan Afrika, proporsi anak-anak umur antara 5 dengan 15 tahun yang bersekolah sangat rendah yaitu di bawah 10%. Sedangkan pada negara-negara kaya, pada umumnya negara-negara di Eropa Barat dan Amerika utara proporsinya sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 100%.

Kekayaan atau kemiskinan relatif suatu negara, bukan saja mempengaruhi tingkat di mana anak-anak itu pergi ke sekolah, tetapi juga macam pendidikan yang mereka terima. Di negara-negara miskin, pada umumnya ruang sekolah hanya sedikit lebih baik dari pada gubuk; anak-anak tampak kurang makan, waktu sekolah tidak teratur, guru-guru hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Anak-anak itu diajar dengan jalan menghafal, dan apa yang diajarkan sebagian besar adalah pengetahuan keagamaan tradisional. Berlawanan dengan keadaan tersebut, adalah sekolah-sekolah mahal yang diperlengkapi dengan fasilitas sangat baik di negara-negara kaya di dunia Barat yang anak-anaknya diberikan pendidikan yang menurut orang tua mereka menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan, demi pengetahuan itu sendiri, atau disebabkan oleh karena mereka melihat adanya hubungan dengan “terus maju” di dunia ini. Para guru mendapat pendidikan yang baik dan terlatih, serta kurikulumnya didisain sebesar mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan bagi anak-anak dikemudian hari yang akan dilakukan setelah mereka meninggalkan bangku sekolah.

2.Percepatan pertumbuhan penduduk dunia dengan tingkat kelahiran yang tinggi telah menimbulkan masalah bagi setiap negara untuk menyediakan banyak fasilitas pendidikan. Tingkat kelahiran yang tinggi tersebut akan meningkatkan proporsi anak dalam kependidikan suatu bangsa atau negara dibandingkan dengan proporsi yang ada sebelumnya. Dengan adanya peningkatan proporsi tersebut, berarti gedung sekolah dan fasilitas pendidikan yang sudah ada sebelumnya, tidak lagi bisa menampung seluruh anak usia sekolah. Ini berarti bahwa negara harus mengembangkan dan menambah daya tampung sekolah-sekolah yang ada, dengan segala fasilitas kependidikan serta guru-guru yang diperlukan.

Negara-negara maju di Barat pada umumnya, pertumbuhan penduduk yang berasal dari kelahiran ini diatasi dengan kebijaksanaan birth controle. Namun problema mereka (negara-negara Barat) menjadi kekurangan tenaga kerja untuk meningkatkan perindustrian mereka, sehingga harus mendatangkan tenaga kerja asing, yang tentunya akan menimbulkan problema dalam pendidikannya, yaitu bagaimana mendidik mereka agar menjadi tenaga profesional yang diperlukan. Sebaliknya di negara-negara yang sedang berkembang, mereka menghadapi satu kenyataan bahwa di samping proporsi anak-anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan bersekolah cukup tinggi, juga pertambahan penduduk melalui kelahiran yang cukup tinggi pula, maka menjadi beban yang sangat berat bagi negara atau bangsa yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang merata bagi mereka.

3.Keruntuhan kolonialisme. Dengan diperolehnya kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang terjajah, serta seiring dengan tumbuhnya kesadaran nasional, menyebabkan pendidikan bagi generasi baru menjadi sangat penting, baik untuk menjadi pemimpin maupun untuk dipimpin menuju ke arah “kemajuan sosial”, juga untuk menerima pesan mereka dan menjunjung kesadaran nasionalnya. Ini adalah tujuan pendidikan yang telah lama dikenal dan telah dicoba dengan baik. Kemerdekaan setelah perjuangan nasional atau setelah revolusi sosial, biasanya diikuti dengan usaha untuk memberikan pandangan hidup baru kepada generasi baru. Perancis di bawah Napoleon, Rusia setelah revolusinya, Amerika Serikat setelah perang revolusionernya, Jepang setelah restorasi Meijinya adalah contoh-contoh yang sudah dikenal. Di setiap negara di Afrika dan Asia, buku-buku sejarah mulai ditulis kembali, bahasa-bahasa ibu diatur tata bahasanya dan lektur atau bahan bacaan disediakan untuk anak-anak generasi penerus.

Berkaitan dengan proses tersebut di atas, adalah perhatian terhadap apa yang disebut dengan demokrasi. Demokrasi ini, apakah dari jenis parlementer konvensional seperti di India, atau suatu gerakan solidaritas seperti di Ghana dan Mesir, membutuhkan penghapusan buta huruf. Pemerintah ada di tangan juru tulis, jabatan-jabatan dalam kabinet berada di tangan kaum intelektual, para perwira militer diambil dari golongan kecil dalam masyarakat. Keadaan melek huruf seluruh bangsa adalah syarat pertama bagi suatu pemungutan suara, bagi tanggapan yang dapat diterima untuk kepemimpinan yang baru; serta untuk memperoleh suatu kelompok pemimpin tertentu di masa depan. Dengan demikian, perjuangan kesadaran nasional tersebut menimbulkan kehausan akan pendidikan, dan kehausan akan pendidikan ini, menjadikan sebagai perioritas politik bagi setiap negara yang berorientasi pada kesadaran nasional.

4.Perkembangan ekonomi dunia dewasa ini sangat tergantung pada perkembangan ketrampilan tenaga kerja serta pada kecepatan proses asimilasi dari teknik baru dalam industri dan pertanian. Setiap negara tanpa perkecualian terlibat dalam pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara dengan pertambahan penduduk yang sangat cepat, pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya jalan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kelaparan masal. Perbaikan sosial dan budaya juga tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini menjadi tujuan tersendiri dan merupakan suatu indikasi yang sangat penting bagi kelompok yang ingin memerintah. Apabila ekonomi tersebut membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang yang ahli maupun aliran ide-ide baru yang terus-menerus dijelmakan dalam teknik produksi baru, maka sistem pendidikan memainkan peranan yang baru dan menentukan dalam kehidupan sosial. Anak-anak generasi penerus sekarang sudah tidak dapat lagi memperoleh keahliannya hanya melalui orang tua mereka ataupun orang-orang tua di desa mereka. Cara-cara tradisional dalam produksi dan pengurusan rumah tangga pun sudah dianggap salah atau ketinggalan zaman. Untuk membangun sebuah pabrik, untuk membangun tentara atau mengembangkan suatu sistem pertanian, pendidikan formal hanya akan berhasil bila rakyat yang harus dilatih itu memiliki sedikit-dikitnya pengetahuan sekolah dasar. Mereka harus mampu membaca, menulis dan berhitung. Lebih jauh lagi ialah bahwa pergantian dari pola tradisional ke pola yang baru adalah perubahan dari apa yang merupakan kebiasaan kepada apa yang diarahkan menuju ke perubahan tersebut. Perubahan kebudayaan inilah sebenarnya yang harus dicapai; hal ini adalah suatu proses yang sulit tetapi harus dipelajari; dan peranan inilah yang harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan.

Oleh karena itu, maka pendidikan massa telah diberi perioritas utama dalam semua program pendidikan. Massa yang melek huruf juga diperlukan untuk tujuan-tujuan patriotik dan sosial. Sesungguhnya di negara di mana setiap orang dapat membaca dan menulis, mereka dapat dengan mudah membina kader-kader rakyat yang sangat tinggi keahliannya maupun pendidikannya. Untuk itu diharapkan bahwa setiap negara menetapkan rencana untuk mencapai melek huruf secara universal, suatu tujuan yang diungkapkan dengan sangat mengesankan dalam Deklarasi Hak-hak Manusia Universal. Namun konsekuensinya adalah beban finansial yang berat bagi negara untuk menyediakan sekolah-sekolah dan menarik anak-anak muda dari angkatan kerja.

5.Faktor utama yang mengubah peran pendidikan secara cepat di negara-negara sedang berkembang dewasa ini adalah apa yang disebut sebagai ledakan ilmu pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa sembilan dari sepuluh ilmuwan yang dahulu pernah hidup, dewasa ini hidup kembali. Sudah pasti bahwa bila semua buku yang ditulis sebelum tahun 1900 di keluarkan dari perpustakaan besar dunia, maka sangat sedikitlah ruangan ekstra yang dapat diciptakan. Bangsa-bangsa yang dalam abad itu hidup dalam keadaan miskin dan buta huruf, dewasa ini telah menghasilkan karya-karya kesarjanaan yang luar biasa.

Dengan selayang pandang, dapat diketahui dari setiap katalog universitas bahwa betapa banyaknya mata pelajaran-mata pelajaran baru yang diperkenalkan dewasa ini. Masa pergantian abad yang lalu, di universitas Cambridge misalnya, bukan saja tidak diajarkan bahasa Inggris dan kesastraan lain yang modern, tetapi juga tidak diberikan pelajaran sosiologi atau politik, sedikit sekali tentang ekonomi, sedikit tentang teknik, tidak ada tentang pertanian; dan ilmu hanya dibatasi pada ilmu fisika, kimia dan sedikit biologi. Sekarang, sebagian besar tingkat sarjana muda di Canbridge telah mempelajari mata pelajaran yang pada pergantian abad yang lalu tidak pernah diajarkan serta dalam ilmu-ilmu alam dan sosial, riset utamanya adalah untuk mata pelajaran yang dahulu belum di kenal. Inilah yang dikenal sebagai ledakan ilmu pengetahuan.

Kelima faktor tersebut di atas telah menjadikan perwajahan pendidikan di akhir abad dua puluh berubah dengan drastis. Perubahan-perubahan yang ditandai dengan ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, telah menjadikan persoalan-persoalan pendidikan semakin meluas, mulai dari sistem pendidikan yang akan dikembangkan hingga ke isi kurikulum dan mata pelajaran di dalam kelas.


A. Permasalahan-permasalahan Pendidikkan Universal

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha orang tua atau generasi tua untuk mempersiapkan anak atau generasi muda agar mampu hidup secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya dengan sebaik-baiknya. Orang tua atau generasi tua memiliki kepentingan untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma hidup dan kehidupan kepada penerusnya. Demikian kata Ki Hajar Dewantara …

…mendidik ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Selaras dengan itu, John Dewey seorang filosof pendidikan berkebangsaan Amerika mengatakan bahwa “pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia”.

Jadi maksud dari tujuan pendidikan adalah agar generasi muda sebagai penerus generasi tua dapat menghayati, memahami dan mengamalkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut dengan cara mewariskan segala pengalaman, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang melatar belakangi nilai-nilai dan norma-norma hidup dan kehidupan.

Proses pendidikan mengalami perkembangan selaras dengan proses tumbuh berkembangnya suatu masyarakat, suku dan bangsa. Setiap masyarakat, suku atau bangsa mempunyai cara-cara tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pemahaman, pengertian dan tujuan dari hidup dan kehidupan yang mereka hayati, yakini dan yang mereka pelihara dan hormati bersama.

Sistem pendidikan terbentuk sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Apabila pandangan hidup suatu bangsa adalah terbuka, maka akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman. Dalam sistem pendidikannya pun akan banyak memberikan kesempatan kepada generasi mudanya untuk mengembangkan dan mempersiapkan diri guna menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang selalu berubah. Di sisi lain, ada pula pandangan hidup suatu bangsa yang tertutup. Mereka tidak mau menerima pengaruh dari luar. Bangsa yang seperti ini tidak akan mungkin dapat mencapai kemajuan-kemajuan, dengan demikian, maka mereka tidak akan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan baru kehidupan yang menghadang. Bangsa yang pandangan hidupnya tertutup tentunya akan menggunakan sistem pendidikan yang bersifat tradisional.

Bangsa yang tidak mampu untuk mengantisipasi perkembangan zaman disebabkan kesalahan sistem pendidikannya yang tidak berorientasi pada pengembangan potensi pembawaan generasi mudanya secara maksimal. Sistem pendidikan sangat tergantung dari cara pandang suatu bangsa akan pengertian apa sebenarnya hakekat pendidikan tersebut. Dalam perkembangannya, ada dua hakikat pendidikan yang diyakini. Pertama adalah kelompok yang mengatakan bahwa hakikat pendidikan adalah mengembangkan potensi pembawaan generasi muda atau anak secara maksimal sehingga akan memungkinkan bagi perkembangan budaya masyarakat atau bangsa dari generasi ke generasi, serta akan selalu bisa memecahkan problema kehidupan serta menjawab tantangan-tantangan zaman, sedangkan pandangan yang kedua adalah menanamkan sesuatu pada jiwa atau diri seseorang yaitu penanaman nilai-nilai dan norma budaya yang telah ada di kalangan generasi tua untuk dipelihara dan dipertahankan. Pandangan kedua ini akan mengakibatkan terjadinya kemandegan atau stagnasinya sistem budaya bangsa atau masyarakat yang bersangkutan.

Persoalan-persoalan di atas adalah salah satu persoalan pendidikan universal. Dalam perputaran sejarah kehidupan manusia, menunjukkan ada bangsa yang dengan mudah mencapai tingkat perkembangan budaya yang tinggi karena mereka memiliki daya inteligensi dan dinamika yang tinggi. Di sisi lain ada pula bangsa yang seolah tidak mampu dan tidak memiliki inovasi atau daya untuk mengatasi problema dan tantangan hidup yang berasal dari lingkungannya.

Pendidikan memang memiliki pengaruh yang sangat besar akan keadaan seperti yang disebut di atas, di samping bakat atau pembawaan merupakan faktor yang cukup dominan. Di sini akan memunculkan pertanyaan universal lebih lanjut, yaitu apakah hakikat pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi individu atau untuk mengembangkan masyarakat, bangsa atau negara? Dalam sistem pendidikan yang demokratis, orientasi pendidikan adalah untuk mendidik dan mengembangkan individu, maka negara berkewajiban untuk memberikan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan segenap potensinya secara bebas dan maksimal. Sebaliknya, jika sistem pendidikan berorientasi pada kepentingan negara, maka pendidikan adalah alat untuk mengeksploitasi potensi-potensi individual warganya untuk kepentingan negara dan bangsanya. Masalah sentralisasi dan desentralisasi pendidikan atau masalah otonomi sistem pendidikan nasional, juga akan berkaitan erat dengan pandangan-pandangan tentang hakikat pendidikan. (Tadjab, 1994; 138-139).

Permasalahan-permasalahan pendidikan universal terus bergulir. Artinya bahwa persoalan-persoalan ini tetap menjadi aktual dan masalah-masalah ini belum bisa terpecahkan secara tuntas. Tentu saja perhatian dari seluruh masyarakat, terutama para ahli sangat dibutuhkan, karena memang negara-negara yang sedang berkembang menghadapi masalah-masalah yang sangat serius dalam bidang pendidikan, tetapi ini bukan berarti negara-negara yang telah maju terlepas dari permasalah-permasalahan pendidikan yang bersivat universal tersebut.

Perkembangan ilmu dan teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan di bidang teknologi ini telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang sangat fantastis, drastis dan signifikan dalam kehidupan umat manusia di hampir segala aspek kehidupan. Penyingkapan-penyingkapan rahasia alam oleh ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia untuk mengeksploitasinya. Rasa ketergantungan manusia tehadap alam seolah telah dapat diatasi, bahkan manusia telah berhasil menguasai alam guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, bahkan lebih jauh manusia pun telah mampu untuk mengatur dan merekayasa alam dan pola sosial budayanya yang sedemikian rupa sehingga manusia mampu menciptakan “sorga-sorga” dunia dengan lingkungan yang nyaman, aman dan menyenangkan.

Usaha yang dilakukan oleh manusia tersebut adalah salah satu tujuan hidup manusia di dunia. Oleh karena itu sistem pendidikan harus mengarah kepada usaha penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan cara itulah manusia dapat mewujudkan kehidupan surgawi di dunia ini. Sayangnya, pada saat ini pengusaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern masih terbatas pada negara-negara maju saja. Ini artinya bahwa bangsa-bangsa maju tersebut dapat menguasai dan mengendalikan kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia ini, baik secara ekonomis, politis, maupun sosial budaya dan kemasyarakatan, sementara di sisi lain bahwa bangsa-bangsa yang tidak mampu untuk mengembangkan potensi akan tetap menggantungkan hidupnya terhadap bangsa-bangsa maju. Tidak mengherankan apabila eksploitasi dan penjajahan model baru pun tidak dapat dihindari oleh bangsa-bangsa yang masih terkebelakang.

Untuk menghindari sifat ketergantungan bangsa-bangsa terkebelakang, tidak lain adalah mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Artinya, proses pendidikan tidak boleh tidak harus diarahkan ke sena. Memang untuk mewujudkan proses pendidikan seperti itu tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya dukungan yang menyeluruh, baik dari segi sumber daya insani, alam maupun dana yang besar. Dalam kenyataannya, negara-negara yang belum berkembang atau sedang berkembang belum mampu untuk mengembangkan sistem pendidikan yang demikian, sehingga kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup warga negaranya juga sangat terbatas. Tidak mengherankan, apabila akhirnya bangsa-bangsa yang terkebelakang ini mengambil sikap fatalistik atau acuh tak acuh terhadap kehidupan dunianya. Mereka akhirnya hanya “menghibur hati” dan lebih memilih untuk memasuki alam kehidupan keagamaan yang mereka yakini akan membawa keselamatan di akhirat nanti, yaitu kehidupan yang kekal, sementara kesenangan dunia hanyalah bersifat fana.

Apabila bangsa-bangsa yang baru atau belum berkembang menghadapi permasalahan-permasalahan di bidang pengembangan pendidikan ke arah ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bangsa-bangsa yang maju pun menghadapi masalah yang pelik akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerusakan-kerusakan terhadap berbagai sumber daya alam, timbulnya polusi dan pencemaran yang cendrung dapat memusnahkan kehidupan manusia secara keseluruhan sebagai satu akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang belum mereka temukan jawabannya.

Fenomena di atas akhirnya juga memunculkan rasa ketakutan dan kebimbangan bagi bangsa-bangsa yang baru atau belum berkembang dalam mengembangkan sistem pendidikan yang mengarah kepada ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Mereka bahkan menjauhi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam sistem pendidikannya atau memilih sistem pendidikan yang bersifat dualistis. Di satu pihak sistem pendidikan di arahkan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan dan kemakmuran umat di muka bumi, di sisi lain menolak ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan adanya dualisme sistem pendidikan nasional ini, persatuan dan kesatuan nasional bangsa menjadi rawan serta tidak mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional yang ingin memajukan kehidupan bangsa dan negara secara utuh dan tidak terpecah belah.


C. Persoalan-persoalan Pendidikan Indonesia

Tanggungjawab akan keberhasilan dan keberlangsungan pendidikan Indonesia sebenarnya adalah salah satu tugas pemerintah. Ironisnya, di negara ini, apabila kita ingin menyelamatkan pendidikan, justru yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Artinya bahwa penyebab utama kemunduran pendidikan di Indonesia, lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah itu sendiri.

Kebijakan pemerintah selama ini tidak pernah menjawab tantangan-tantangan pendidikan di Indonesia maupun tantangan-tantangan pendidikan yang bersifat universal. Permasalahan-permasalahan mulai dari substansi pendidikan hingga ke praksis pendidikan tidak pernah secara tuntas diselesaikan. Wacana-wacana yang berkembang pun hanya berkisar pada dekonstruksi-dekonstruksi kebijakan yang pernah ada sebelumnya, tanpa ada solusi yang pasti, dengan kata lain bahwa setelah paradigma lama dianggap sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman, dan sekuat tenaga “dihancurkan”, namun paradigma baru pun belum juga bisa dipetakan secara jelas. Oleh karena itu, hasilnya bukan seberkas sinar terang yang memberikan pencerahan, melainkan sesuatu yang membingungkan dan menjadikan wajah pendidikan Indonesia semakin carut-marut. Dengan kata lain bahwa para pelaksana yang seharusnya bertanggungjawab di bidang pendidikan khususnya pemerintah tidak serius dan telah gagal menterjemahkan hakikat pendidikan nasional dalam bingkai perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Perkembangan atau dinamika seperti di atas yang mewarnai perjalanan panjang nasib pendidikan Indonesia, mungkin bagi Hegel seorang filosof berkebangsaan Jerman adalah hal yang wajar. Hegel pernah merumuskan tentang hukum dialektika yang menyatakan bahwa sepanjang sejarah peradaban umat manusia ada satu hukum yang selalu menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan besar pada setiap zaman. Hukum dialektika Hegel ini menjelaskan bahwa realitas yang terjadi di masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah siklus yang selalu ditandai oleh kenyataan dialektis. Satu sisi ada social reality yang posisinya sebagai challenge, di sisi lain ada social reality yang posisinya sebagai response. Di satu sisi ada tesis, di sisi lain ada antitesis. Satu sisi ada aksi, sisi lain ada reaksi dan demikian seterusnya sehingga pada klimaksnya akan memunculkan sebuah tesis baru berupa realitas sosial baru.

Demikian dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Ketika orde lama berhasil “ditumbangkan” oleh orde baru, maka sistem pendidikan nasional Indonesia lebih dicendrungkan kepada keberlangsungan dan keselamatan negara, dengan kata lain pendidikan dilaksanakan sepanjang dapat menjaga kesatuan, keutuhan dan kelestarian ideologi bangsa. Tidak mengherankan semasa pemerintahan orde baru segala bentuk kebijakan pendidikan selalu datangnya dari “atas” (pusat). Demikian pula ketika angin reformasi berhembus yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru yang selama 32 tahun berkuasa, kecendrungan dekonstruksi terhadap sistem pendidikan nasional pun kembali mencuat. Orde baru dianggap sebagai biang keladi kemandegan atau kemacetan (bila tidak mau dikatakan dengan istilah kegagalan) sistem pendidikan nasional Indonesia. Ini dibuktikan dengan krisis multi dimensional yang hingga pada saat kejatuhan orde reformasi saat ini pun belum juga berakhir, malah kecendrungan disintegrasi bangsa semakin terbuka lebar.

Rezim orde baru dianggap bertanggungjawab terhadap kekacauan pendidikan nasional, karena rezim orde baru telah menterjemahkan dan memanfaatkan undang-undang sistem pendidikan nasional Indonesia sebagai alat untuk melanggengkan sistem kekuasaan dengan mematikan kebebasan ekspresi dan kreasi, serta mengekang kebebasan berfikir. Dengan kata lain bahwa undang-undang sistem pendidikan nasional telah dijadikan alat untuk mengeksploitasi individu-individu demi kepentingan politik orde baru dengan dalih demi keutuhan dan keselamatan kehidupan bangsa dan negara Indonesia sekarang dan masa depan.

Ketika orde rezim penumbang orde baru berkuasa di bumi pertiwi ini, isu-isu pendidikan pun tidak dianggap signifikan. Isu pendidikan tetap dijadikan alat untuk kepentingan politik dan bukan menjadi isu politik itu sendiri, sementara mereka dengan sombongnya berkata akan mengatasi segala krisis multi dimensi di Indonesia dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mungkin para elit politik Indonesia sekarang lupa bahwa persoalan pemulihan ekonomi, kedewasaan berpolitik, penegakan supremasi hukum dan lain sebagainya akan sia-sia saja, sejauh sistem pendidikan Indonesia masih terkebelakang dan belum dijadikan prioritas utama. Dengan istilah lain bahwa sampai kapan pun jika pendidikan tetap dijadikan “anak tiri” dalam pembangunan bangsa, maka bangsa ini akan tetap bergelut dalam kemelut satu ke kemelut yang lainnya.

Melihat perwajahan pendidikan Indonesia, maka melalui tulisan ini, penulis merumuskan 36 Rekomendasi yang harus dilaksanakan di awal-awal ini dengan segera. Agenda kerja ini akan penulis bagi ke dalam 13 permasalahan pokok penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan di Indonesia, yaitu:

1.Memetakan Secara Jelas Tentang Paradigma Baru Pendidikan Indonesia;
2.Menentukan Kembali Arah dan Sasaran Pendidikan Indonesia;
3.Pembenahan Infrastruktur Guna Menunjang Keberhasilan Proses Pendidikan Indonesia;
4.Pembenahan Birokrasi Pendidikan;
5.Menjadikan Pendidikan Sebagai Isu Politik;
6.Memetakan Sistem Desentralisasi Pendidikan Secara Jelas dengan UU Sistem Pendidikan Nasional yang Relevan;
7.Penggalian dan Pemetaan Potensi Lokal;
8.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Secara Luas;
9.Meningkatkan Dana Pendidikan;
10.Meningkatkan Mutu, Efisiensi dan Efektifitas Pengelola atau Tenaga Kependidikan;
11.Membenahi Sistem dan Manajemen Pendidikan Nasional;
12.Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Pendidikan dengan Kurikulum;
13.Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Indonesia.

Ketigabelas persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia seperti yang disebut di atas, sudah seharusnya menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Indonesia, tetapi tanggungjawab pun harus terlebih dahulu dipetakan secara jelas agar tidak terjadi saling tuding dan saling menyalahkan. Dalam hal ini pemerintahlah yang harus mempelopori dan berusaha menumbuhkan kepedulian terhadap dunia pendidikan, karena tanpa itu semua, persoalan-persoalan ini tidak akan pernah terselesaikan dengan baik. Segala sumbangsih dari masyarakat tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa adanya niat dan tekad yang kuat dari penyelenggara pemerintahan di Indoneia. Di sini dapat dicontohkan secara sederhana yaitu Undang-Undang Otonomi Daerah yang berlaku mulai 1 Januari 2001, betapa pemerintah acuh tak acuh terhadap keberlangsungan dan perkembangan dunia pendidikan Indonesia. Undang-undang tersebut hanya berkisar pada soal-soal yang menyangkut politik semata, tidak terjabar persoalan yang muncul di bidang lain, masalah kebijakan pengembangan SDM, misalnya.

Prawacana Reformasi Pendidikan Indonesia

Penyelesaian dari persoalan-persoalan pendidikan tidaklah dapat diatasi dengan cara bagian per bagian. Persoalan-persoalan pendidikan berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa satu persoalan adalah penyebab atau disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Sebagai contoh, persoalan jeleknya kualitas pengajaran guru di dalam kelas, ternyata berkolerasi positif dengan rendahnya gaji yang mereka terima. Rendahnya gaji yang mereka terima ternyata berkorelasi positif dengan rendahnya anggaran pendidikan nasional. Rendahnya anggaran pendidikan nasional ternyata berkorelasi positif dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting sebuah proses pendidikan bagi perkembangan kehidupan suatu bangsa. Kurangnya kesadaran akan arti penting pendidikan suatu bangsa ternyata berkorelasi positif dengan niat politik para elite untuk memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan. Ketiadaan niat politik ini ternyata berkorelasi positif pula dengan definisi anggaran pendidikan yang tidak pernah seragam dan begitulah seterusnya.


Demikian halnya dengan jeleknya implementasi pendidikan di dalam kelas serta beratnya kurikulum pengajaran nasional, ternyata berkorelasi positif dengan tidak dipetakan secara jelas apa yang menjadi kebutuhan individu-individu peserta didik dalam lingkungan kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Tidak link and mactnya antara kurikulum dan kebutuhan riil masyarakat ternyata berkorelasi positif dengan strategi pendidikan nasional yang berkaitan secara langsung dari ketidakjelasan tujuan pendidikan nasional. Ketidakjelasan tujuan pendidikan nasional ternyata berkolerasi positif pula dengan sistem pendidikan nasional. Cikal bakal itu semua, ternyata berkorelasi positif dengan undang-undang sistem pendidikan nasional yang diundangkan.


Adalah hal yang wajar, bila kemudian timbul suatu kehendak yang begitu besar untuk merubah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, karena dianggap sebagai biang keladi keterpurukan pendidikan di Indonesia. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang dikenal dengan UU No. 2 tahun 1989 dianggap terlalu politis dan penuh dengan “muatan”, sehingga mematikan daya kreasi dan kreativitas masyarakat pendidikan.


Adalah sesuatu yang logis pula, seiring dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, akhirnya sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistis dan menekankan keseragaman harus diganti dengan sistem pendidikan nasional yang bersifat desentralistik atau otonom, yaitu satu sistem yang menyerahkan tanggungjawab proses pendidikan sepenuhnya kepada daerah yaitu kabupaten/kota dengan mengembangkan suatu manajemen pendidikan berbasis sekolah (School Based Management). Lalu pertanyaannya, apakah dengan cara demikian, permasalahan pendidikan di Indonesia sudah dianggap selesai?

Memang, sebab dari segala sebab keterpurukan pendidikan Indonesia adalah undang-undang sistem pendidikan nasional yang diundangkan. Sebab dari segala sebab ini, telah memunculkan sebab-sebab lain yang tidak kalah rumitnya. Bila di analogikan dengan penyakit kanker ganas di tubuh manusia, sistem pendidikan yang telah berkembang selama 32 tahun yang baru diundangkan secara resmi pada 1989 dengan wujud UU no. 2 Tahun 1989 ini telah menjalar hampir ke seluruh tubuh penderitanya, sehingga tidak bisa diobati hanya dengan cara mengoperasi atau membuang satu induk kanker saja, karena induk kanker ini telah melahirkan induk-induk kanker yang lain yang kadar keganasannya lebih dari pada induk yang melahirkannya. Bagaimanakah dengan Undang-undang Sisdiknas tahun 2003? Walaupun Undang-undang ini diharapkan dapat mereformasi pendidikan di Indonesia, tentulah jawabannya tidak bisa langsung dapat "membalikkan telapak tangan". Ini disebabkan, di samping secara substansial Undang-undang tersebut perlu dicermati kembali juga ditambah lagi dengan komitmen para "penyelenggaranya" juga harus diuji alias tidak "setengah hati".


“Reformasi pendidikan”, ini adalah kata kunci yang harus dipahami secara hakiki. Makna dari desentralisasi pendidikan nasional dengan segala turunannya, hendaklah tidak diterjemahkan sebagai upaya “cuci tangan” semata dari orang-orang yang seharusnya bertanggungjawab. Juga, jangan desentralisasi sistem pendidikan nasional dijadikan ajang coba-coba, ibarat anak usia balita bermain trial and error. Kelahiran kembali sistem pendidikan nasional Indonesia ini, hendaknya menjadi titik balik pencerahan, keberdayaan dan kejayaan pendidikan Indonesia dan bukan malah sebaliknya menjadi titik penghancuran yang lebih dahsyat. Betapa tidak, karena tidak semua daerah di Indonesia siap untuk melakukannya. Ketidaksiapan ini, di samping faktor-faktor yang bersifat klasik seperti kondisi giografis, latar belakang budaya, kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kesiapan Sumber Daya Manusia, juga yang paling memprihatinkan adalah tidak dipahaminya sistem desentralisasi ini secara jelas oleh sebagian eksekutif penyelenggara pemerintahan, legislator, para birokrat pendidikan, pengelola pendidikan dan bahkan praktisi pendidikan. Ketidak jelasan ini menyangkut apa yang dimaksud dengan desentralisasi pendidikan tersebut; apa hakikat dan pengaruhnya bagi kehidupan mereka, lalu bagaimana tahapan implementasinya, mekanismenya, serta langkah-langkah konkrit apa yang harus dilakukan. Kebingungan ini, belum lagi di tambah kesibukan mereka yang “teramat sangat” dalam membenahi serta mempersiapkan diri terhadap persoalan desentralisasi di bidang politik. Di sisi lain, pemerintah pusat, khususnya Depdiknas RI salah-satu lembaga yang bertanggungjawab belum juga mampu memberikan rumusan yang jelas, apa lagi langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai bahan acuan. Maka wajar saja apabila masyarakat menjadi apatis, cuekis dan pesimis terhadap persoalan yang sesungguhnya sangat fundamental ini. Pada siapa lagi mereka mengadu? Pada angin yang berhembus, atau rumput yang bergoyangkah?


Kelahiran kembali ini harus dimulai dengan langkah-langkah reformasi total pendidikan Indonesia, karena usaha-usaha yang bentuknya parsial hanya akan membuang-buang waktu dan dana saja serta akan melahirkan suatu kebijakan dan sistem yang tambal sulam, tidak komprehensif, tidak memberi solusi dan pada akhirnya tidak memberikan sumbangsih apa-apa bagi dunia pendidikan Indonesia.


Untuk itulah, maka tulisan-tulisan di blog saya ini akan Mengurai Benang Kusut Pendidikan Indonesia. Tulisan ini lahir sebagai wujud keprihatinan dan keperdulian akan nasib masa depan pendidikan Indonesia. Memang tulisan ini tidaklah secara serta merta akan memberikan jawaban pasti bagi persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia. Tingkat keakuratan data, ide atau gagasan harus diuji lebih lanjut dan harus disesuaikan dengan kecendrungan yang selalu berkembang di masyarakat yang memang tidak homogen. Tetapi setidaknya, ini adalah satu wacana yang memang langka atau masih jarang dibahas, suatu langkah-langkah konkrit yang dicoba dikemas dalam bingkai menyeluruh dan terintegrasi. Akhir dari sistesis ini tentu diharapkan bagi munculnya tesis-tesis baru yang kemudian berkembang menjadi antitesis-antitesis baru pula secara terus-menerus hingga pada kemunculan realitas sosial baru. Artinya, keseluruhan tulisan ini adalah prawaca bagi wacana pendidikan Indonesia dan permasalahan pendidikan universal, yang mampu memunculkan polemik, diskusi, debat yang pada akhirnya terbentuk formula penyelesaian yang mendekati sempurna.


Iqro’, bacalah! Tuhan telah mengisyaratkan manusia untuk “membaca” yaitu memahami, memaknai dan mengambil hikmahnya lalu menerapkan dengan baik dan benar dalam lingkungan kehidupan manusia sebagai kalifatullah di muka bumi. Tuhan pun telah memaparkan ayat-ayatnya di seluruh alam semesta. Hikmahnya, semua yang ada di muka bumi adalah “proses”. Demikian halnya reformasi pendidikan. Dia adalah proses melalui langkah-langkah yang menyeluruh. Reformasi pendidikan tidak bisa sekali jadi, karena Tuhan pun menciptakan dunia tidak sekali jadi, Kun Faya Kun, “Jadi Maka Jadilah”. Makna “Maka Jadilah” ini adalah proses 6 hari penciptaan dunia.


Untuk memulai proses reformasi total pendidikan Indonesia, maka harus terlebih dahulu memetakan apa yang menjadi persoalan-persoalan pendidikan secara kontemporer dan temporer, baik itu yang bersifat nasional, lokal daerah maupun yang bersifat global (universal). Persoalan-persoalan pendidikan ini kemudian harus dipetakan ke dalam item-item persoalan secara jelas. Setelah persoalan-persoalan ini dipetakan, maka tindakan selanjutnya adalah mengagendakan langkah-langkah concrete-integrated (rencana strategis) apa yang harus dilakukan . Apabila agenda-agenda tersebut sudah dirumuskan, barulah membaginya ke dalam implementasi tugas dan wewenang dengan tetap berpegang pada asas saling konsolidasi dan konfirmasi. Tugas dan wewenang ini, dapat dibagi kepada tiga golongan. Golongan pertama, yaitu yang menyangkut agenda-agenda makro pendidikan seperti bidang regulasi, kebijakan atau undang-undang yang merupakan derivasi dari nilai-nilai filsafat dan paradigma pendidikan Indonesia. Ini berarti tanggungjawab langsung legislatif, eksekutif/birokrat pendidikan, khususnya Depdiknas. Kedua adalah tugas dan wewenang yang menyangkut agenda-agenda mikro pendidikan. Dalam hal ini adalah tanggungjawab langsung dari pengelola, praktisi dan lembaga pendidikan. Ketiga adalah agenda-agenda yang merupakan dukungan penuh (fully support) terhadap makro dan mikro pendidikan atau apa yang dikenal dengan aspek meso pendidikan yaitu tugas dan wewenang masyarakat luas, baik swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.

MENGGAGAS KEMBALI ARAH DAN SASARAN PENDIDIKAN INDONESIA


Satu fenomena yang menarik, ketika anak-anak Indonesia ditanya mengenai keinginan atau cita-citanya kelak dikemudian hari apabila mereka menyelesaikan pendidikan formalnya, kebanyakan mereka menjawab ingin menjadi manusia seutuhnya yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jawaban ini sepintas mengandung arti yang sangat luar biasa, satu cita-cita ideal, baik, tulus dan terkesan sangat filosofis. Namun apabila dikaji secara seksama jawaban tersebut sangat tidak jelas, tidak terukur dan mengambang. Apa kriteria “berguna bagi nusa dan bangsa” dan apa kriteria “manusia seuntuhnya”, Tukang kebunkah, tukang batu, tukang jagal sapi, atau tukung penggali kubur?

Ketidakfokusan apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh rata-rata anak didik di Indonesia telah menjadikan mereka tidak pernah betul-betul memahami, menghayati dan mengamalkan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan demi mewujudkan keinginan dan cita-cita mereka tersebut. Ini adalah konsekuensi logis dari turunan keinginan dan cita-cita yang tidak jelas dalam sistem pendidikan nasional tersebut. Berbeda apabila seorang anak didik yang betul-betul dapat menspesifikasikan keinginan dan cita-cita mereka, seperti cita-cita ingin menjadi dokter, insinyur sipil, ahli hukum dan ekonomi, maka mereka akan menata langkah-langkah, strategi serta persiapan-persiapan untuk melangkah ke sana. Apabila ia ingin menjadi dokter umpamanya, maka ia tentunya akan memilih untuk berkonsenterasi pada mata pelajaran yang mengarah ke sana lebih besar, seperti belajar biologi atau belajar kimia, sehingga mereka lebih terfokus, terarah dan terencana hingga akhirnya mereka memilih jurusan kedokteran pada pendidikan yang lebih lanjut.

Fenomena tersebut di atas adalah salah satu analogi dari ketidakjelasan arah dan sasaran pendidikan di Indonesia. Arah dan sasaran pendidikan Indonesia terlalu luas, sehingga pada tingkat praksis pun menjadi tidak terfokus dan cendrung mengambang. Ini dapat dilihat dalam Undang-undang Sitem Pendidikan Nasional Indonesia. Akibat dari keinginan untuk mengatur segala sesuatu dari “a” hingga ke “z”-nya pendidkan di Indonesia dalam satu kesamaan dan keseragaman, maka ketika sampai pada tahapan praksisnya justru menjadi tidak terfokus dan tidak jelas, dapat dilihat sebagai salah satu contoh adalah kurikulum nasional yang dikembangkan sekarang. Mata pelajaran banyak yang tidak perlu dan cendrung pada pengulangan-pengulangan yang mubazir serta membuang-buang waktu dan usia peserta didik. Seperti mata pelajaran Pancasila, PSPB, Sejarah Nasional dan Tatanegara yang seharusnya dapat disederhanakan menjadi satu mata pelajaran saja.

Dampak lain dari ketidakjelasan sasaran dan arah pendidikan Indonesia dapat dilihat juga dari program-program pendidikan yang berkembang di masyarakat. Program-program yang dikembangkan tidak mampu untuk mengakomodasikan kebutuhan dan keinginan zaman, maka wajar saja, apabila ada satu lembaga pendidikan tinggi atau universitas baru, yang dibuka tidak lain adalah Fakultas Ekonomi, Hukum dan Sosial Politik, tidak perduli apakah sudah terjadi ledakan jumlah Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum atau Sarjana Sosial Politik. Dengan kata lain bahwa suatu lembaga pendidikan yang akan dikembangkan jarang dilandasi oleh keinginan untuk membentuk kecendrungan atau trend setter pendidikan.

Seperti yang telah dijelaskan di bab-bab awal di atas, maka jelaslah bahwa dalam kondisi semangat otonomi pendidikan tetaplah membutuhkan adanya satu sitem pendidikan nasional, tetapi sistem tersebut tidak lagi diterjemahkan sebagai satu sistem yang menjangkau semua unsur pendidikan hingga menyentuh ke tingkat praksis pendidikan. Dalam era desentralisasi pendidikan di mana pelaksanaan proses pendidikan sangat tergantung pada daerah, maka disyaratkan kembali bagi adanya arah dan sasaran pendidikan Indonesia. Arah dan sasaran pendidikan Indonesia harus mengacu pada fakta bahwa dunia sekarang sudah menjadi global village yang diiringi perkembangan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan fakta bahwa perlunya untuk menggali potensi lokal yang spesifik sebagai nilai jual dan senjata unggulan dalam mengantisipasi kemungkinan dampak-dampak negatif dari kancah persaingan kehidupan umat manusia yang semakin ganas mensyaratkan untuk perlunya menata kembali arah dan sasaran pendidikan nasional.


Perumusan dan Pelaksanaan Strategi Pembangunan Pendidikan

Berbicara mengenai strategi pembangunan pendidikan, tidaklah dapat dilepaskan dari apa yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri. Pengalaman sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia adalah ketidakfokusan dalam perumusan tujuan pendidikan nasional yang merupakan dampak langsung dari sistem pendidikan nasional yang tidak jelas. Artinya, ketika sistem pendidikan nasional tidak memberikan dasar yang jelas, maka segala turunan dari sistem tersebut, baik tujuan, sasaran, strategi hingga ke implementasi di dalam kelas pun menjadi tidak jelas.

Perumusan mengenai strategi pembangunan pendidikan nasional barulah dapat dilakukan dengan baik, apabila telah dapat dirumuskan secara jelas apa yang menjadi tujuan pendidikan yang akan dikembangkan di suatu negara, karena pada hakikatnya strategi adalah suatu cara yang dilakukan secara sadar dan aktif, sehingga hasil dari pada strategi tersebut dapat diprakirakan pada saat pelaksanaan strategi.

Melihat kegagalan proses pendidikan di Indonesia, maka perlu untuk merumuskan strategi pembangunan pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Strategi ini juga harus disesuaikan dengan agenda dan langkah-langkah reformasi pendidikan yang akan dilaksanakan dengan tiga bentuk strategi. Pertama, adalah strategi dalam bentuk eksponensial, yaitu strategi yang terus menerus meningkat seperti deret ukur, di mana strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan faktor strategi tertentu secara dinamis guna memperoleh kinerja secara maksimal. Ini dianggap perlu, mengingat pada saat ini seluruh lapisan masyarakat harus mengerahkan segenap daya dan usaha untuk mencapai suatu kinerja unggul di tengah permasalahan-permasalahan pendidikan Indonesia yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, adalah strategi dalam bentuk linear yaitu bentuk peningkatan strategi secara terus menerus dalam jumlah yang tetap, agar diperoleh kinerja yang optimal. Ketiga, adalah strategi yang diterapkan pada tahap “kedewasaan”, yaitu dilakukan secara terus menerus dalam tambahan aktivitas yang jumlahnya terus menurun.

Jadi nyatalah bahwa perumusan dan pelaksanaan strategi pembangunan pendidikan di Indonesia harus disesuaikan dengan tahap perkembangan proses pendidikan di tanah air, dalam hal ini berarti menyangkut strategi yang akan di terapkan pada persoalan-persoalan makro pendidikan yang melibatkan pihak pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, pihak birokrat pendidikan khususnya Departemen Pendidikan Nasional, kemudian strategi yang menyangkut persoalan-persoalan mikro pendidikan yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan, pengelola, kepala sekolah, guru beserta peserta didik. Serta persoalan-persoalan dukungan terhadap persoalan makro dan mikro yaitu meso pendidikan. Di sini berarti peran masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Strategi pendidikan, pada akhirnya harus disesuaikan pula dengan tingkat pelaksanaan pendidikan, baik dari tingkat dasar hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Salah satu contoh pemetaan strategi di tingkat dasar adalah bagai mana seharusnya strategi tersebut disesuaikan atau diselaraskan dengan hakikat dan tujuan pendidikan pada tingkat dasar, yaitu utamanya pada pembentukan mental peserta didik. Di sini haruslah pendidikan disesuaikan dengan tahapan perkembangan psikologi anak. Pada usia ini maka materi pelajaran pun harus bersifat konkrit dan faktual.

Pendidikan sebagai tumpuan pembentukan mental peserta didik, semestinya didisain agar pendidikan selaras dengan kebutuhan peserta didik atau sesuai dengan perkembangan kejiwaannya. Dengan demikian ketika ditetapkan adanya konsep pendidikan dasar, maka pengertiannya haruslah mengacu pada pengertian bahwa pendidikan dasar merupakan fondasi bagi prinsip belajar seumur hidup. Sehingga aspek terpenting dari penyelenggaraan pendidikan dasar lebih mempertimbangkan sebagai tugas untuk membangun fondasi karakter individu peserta didik. Karena itu menu pendidikan dasar selain harus mempertimbangkan aspek psikologis perkembangan peserta didik juga harus didampingi oleh tenaga pendidik yang berkarakter dan mempunyai keluasan pandangan dan wawasan terhadap pembentukan mental peserta didik.

Sayang sekali bahwa kenyataan di Indonesia, dengan mengabaikan faktor-faktor yang kerap menjadi kambing hitam, misalnya dengan beralasan karena kurangnya tenaga pendidik atau biaya dan lain-lain, sampai saat ini tenaga pengajar dan menu pendidikan didisain dengan berbagai kekurangan yang bersifat fundamental. Guru pendidikan dasar misalnya cukup dengan pengetahuan yang sangat terbatas setingkat SMU atau kini ditambah dengan program Diploma Dua atau D II. Kerangka dan pola pikir mereka umumnya didasarkan pada pertimbangan bahwa yang namanya guru di Sekolah Dasar tugasnya adalah memperkenalkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat, kemudian bagaimana cara membaca dan menghitung, dan pucaknya bagaimana menghafal. Barangkali sedikit dari tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar dengan bahasa yang dipahami oleh peserta didik memberikan wawasan bagi pembentukan mental sehingga seorang anak tumbuh dengan semangat yang kreatif dan memiliki impian yang ingin diraihnya di masa depan. Sehingga di saat awal-awal belajar ia sudah tahu apa yang ingin dilakukan sesudah ia tamat belajar dan sekaligus bisa menentukan sekolah apa yang akan dipilihnya kemudian.

Pada tingkat lanjutan, baik lanjutan pertama atau lanjutan tingkat atas, atau kini yang lazim disebut SLTP dan SMU masalah yang dihadapi juga tidak jauh dari kenyataan yang menunjukkan bahwa peserta didik tidak dengan mudah menemukan bentuk atau model yang tepat bagi dirinya sendiri. Mayoritas peserta didik masih meraba-raba apakah pengajaran dan pendidikan yang mereka terima telah cocok dan sesuai dengan kebutuhan dirinya atau tidak. Kesulitan peserta didik untuk memaknai apakah mata pelajaran dan bentuk pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan memberi harapan bagi masa depannya telah membawa sebuah akibat yang tidak sederhana. Jika peserta didik merasa bahwa bangku sekolahnya tidak sesuai dengan kebutuhannya atau merasa tidak puas sehingga ia merasa tidak begitu penting dengan bangku sekolahnya, maka akan muncul sejumlah penyimpangan akibat ketidakpuasan, diantaranya mengakibatkan sikap-sikap yang tidak rasional seperti munculnya tawuran antar pelajar, pemerkosaan, pencurian dan tindakan kriminal lain yang tidak mencerminkan sikap masyarakat terdidik. Fenomena penyimpangan sosial dalam dunia pendidikan yang demikian merupakan produk dari sistem pendidikan yang tidak berhasil menangkap kebutuhan peserta didik. Jalan keluar untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini harus dibenahi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, perlunya penekanan pada pembentukan SDM yang berwatak, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa, berwawasan jauh ke depan, mempunyai integritas dan kemandirian, serta mempunyai kecakapan dan keterampilan mental untuk belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberdayakan peserta didik dalam pengertian kecerdasan dan keterampilan, melainkan program pendidikan juga menyadarkan tentang pentingnya menjaga moralitas dan meningkatkan kemampuan pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan. Fenomena munculnya pelajar dengan sentuhan narkotika, kebebasan seksual dan kriminalitas lainnya, merupakan fenomena yang harus diatasi sebagai bagian dari tanggungjawab lembaga pendidikan.

Kedua, program pendidikan perlu melibatkan peranan keluarga peserta didik, diantaranya dengan melakukan hubungan komunikasi antara orang tua peserta didik dengan lembaga pendidikan terkait. Komunikasi ini sangatlah diperlukan dengan tujuan tidak hanya untuk memperhatikan rasa tanggungjawab lembaga pendidikan dengan pihak orang tua terkait, melainkan untuk saling melibatkan antar kedua belah pihak sebagai komponen yang sama-sama memiliki tanggungjawab bagi kesuksesan peserta didik.

Ketiga, menyadarkan bahwa kesuksesan program pendidikan sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana siswa belajar. Fokus utama yang paling berpengaruh di tempat belajar adalah guru, oleh karena itu guru merupakan sasaran perioritas pendidikan dan pembinaan yang sekaligus berperan sebagai contoh pembaharuan pertama.

Keempat, menyadari bahwa pendidikan berkelanjutan merupakan pendidikan yang dalam jangka panjang berusaha mempersiapkan peserta didik untuk masa depannya dengan berbagai kemungkinan yang akan dihadapinya, maka perlu dirumuskan bersama visi dan misi pendidikan masa depan, dan dijabarkan dalam arah dan kebijakan untuk masing-masing pelaku. Pola ini akan menumbuhkan semangat profesionalisme dalam pengajaran dan pengembangan pendidikan.

Kelima, kecakapan seorang pendidik sangat dipengaruhi oleh visi dan wawasan masa depan. Untuk memperkuat visi dan wawasan masa depan mengharuskan guru atau sekolah untuk dilengkapi dengan buku dan media atau bahan belajar lain yang memadai.

Keenam, untuk meningkatkan daya serap dan daya imajinasi peserta didik, perlu ditimbulkan dan dirangsang kegiatan gemar membaca. Kebiasaan gemar membaca tidak hanya berpengaruh secara individual tetapi sangat berpengaruh luas dalam komunitas masyarakat diantaranya penerbitan akan berkembang, proses penterjemahan akan terus tumbuh dan minat masyarakat untuk menulis semakin tinggi. Akhirnya kecerdasan warga negara semakin meningkat.

Ketujuh, perlu disadari sepenuhnya bahwa hak belajar merupakan hak setiap manusia, maka perlu diberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang mengalami hambatan sosial, ekonomi dan geografi dengan mendayagunakan sarana dan teknologi yang ada termasuk peningkatan program beasiswa, sehingga mereka tetap mendapatkan haknya untuk belajar.

Kedelapan, perlu manata kembali tentang isi muatan pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dengan menggunakan prinsip bahwa pendidikan dasar (SD dan SMP) haruslah bersifat wajib, pada jenjang Menengah harus diarahkan dan pada jenjang perguruan tinggi harus disarankan. Lebih jauh dari itu visi, misi dan tujuan pendidikan di Indonesia juga harus mempertimbangkan kecendrungan peserta didik yang ingin langsung terjun ke masyarakat dan bukan hanya diorientasikan kepada pendidikan yang lebih lanjut. Di sini berarti perlu adanya kurikulum pendidikan yang lebih kondusif agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu universitas atau perguruan tinggi, strategi harus disesuaikan dengan hakikat dari pendidikan tinggi tersebut. Dalam era globalisasi seperti sekarang, perguruan tinggi di negara-negara berkembang harus diarahkan kepada pusat penelitian. Sayangnya, hingga pada saat sekarang, realisasi universitas sebagai pusat penelitian tidak didukung oleh para politisi sebagai pengambil keputusan. Hatakenaka, seorang konsultan pendidikan dalam satu diskusi panel tanggal 16 Agustus 2001 yang bertema International Conference Higher Education Reform 2001, sebagaimana yang dikutip oleh Harian Kompas tanggal 18 Agustus 2001, mengatakan…

…tidak mudah bagi perguruan tinggi di negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan penguasaan pengetahuan dan teknologi yang sudah lebih dahulu dikuasai negara maju. Untuk itu, harus ada strategi yang cukup luar biasa dari pemimpin perguruan tinggi untuk menjadikan universitas sebagai pusat penelitian.

Ketidakmudahan upaya perguruan tinggi di negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam mengejar ketertinggalannya sering di hadapkan pada banyaknya kendala. Kendala terbesar, menurut Quentin Thompson adalah menyangkut masalah finansial. Keterbatasan anggaran nasional yang dimiliki sering menjadi alasan untuk memberikan anggaran yang kecil pada pendidikan, padahal anggaran pendidikan dan pelayanan sosial lainnya seharusnya mendapatkan perioritas pertama. Belum lagi dengan adanya kebijakan otonomi kampus, di mana kampus sekarang dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri, jangankan untuk aktivitas riset, untuk menjaga keberlangsungan hidup perguruan tinggi itu sendiri pun menjadi pertanyaan besar.

Dari kendala-kendala di atas, sudah selayaknya bahwa strategi yang mampu membangkitkan semangat masyarakat guna mendukung dana pendidikan harus dimiliki oleh pemerintah dan perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah sudah selayaknya berkepentingan untuk menyediakan dana yang memadai bagi pendidikan. Dukungan yang besar dari masyarakat terhadap pemerintah akan besar sekali apabila mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang seperti ini, tentulah sangat dibutuhkan bagi kemajuan negara.


Fokus Tujuan, Isi dan Penilaian Program Pendidikan

Satu ilustrasi tentang seorang anak yang ditanya soal cita-citanya dan menjawab ingin mengabdi kepada negara dan bangsa, merupakan contoh yang serupa untuk menggambarkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Keduanya, antara jawaban anak –anak Indonesia dan tujuan pendidikan nasional tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bias atau samar, tidak terukur dan tidak terfokus. Kurang terfokusnya rumusan tujuan pendidikan tersebut dan tidak jelasnya indikator pemenuhan tujuan tersebut, yang mengakibatkan isi dan penilaian menjadi kurang relevan dan tidak dapat dipercaya. Tujuan pendidikan harus kembali dievaluasi agar tujuannya terfokus dan terukur, sehingga setiap individu yang belajar tahu tujuan yang ingin dicapainya.

Dapat dicontohkan di sini, lembaga pendidikan yang didirikan oleh sebuah perusahaan, tujuan pendidikannya jelas, yakni menyiapkan tenaga ahli untuk kebutuhan perusahaan atau, lembaga pendidikan yang didirikan oleh Departemen Pertahan dan Keamanan Nasional tentulah memiliki tujuan untuk mencetak kader-kader yang berjiwa militer dan sebagainya. Jika istilah perusahaan atau Dephankam diganti dengan negara dan lembaga pendidikan seluruhnya merupakan komponen negara, maka seharusnya tujuan utama lembaga pendidikan adalah melayani kebutuhan negara. Kebutuhan negara dapat dipahami dengan baik jika tujuan negara juga dapat dirumuskan dengan jelas dan terfokus. Misalnya jika negara mempersiapkan dirinya untuk menjadi negara industri, maka semua komponen lembaga pendidikan negara diarahkan untuk mendukung tujuan negara yakni peserta didik difokuskan untuk memahami kebutuhan negara industri. Jika tujuan negara untuk menciptakan masyarakat madani, yang ditandai dengan perilaku moralitas yang tinggi dan menjunjung peradaban, harkat serta martabat kemanusiaannya, maka lembaga pendidikan akan di arahkan untuk memahami komponen-komponen kebutuhan masyarakat madani. Demikian seterusnya sehingga implementasi penetapan tujuan pendidikan menjadi lebih terarah.

Hingga saat sekarang, sayangnya, tujuan pendidikan masih bias dan tidak terfokus. Hal ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia tidak memiliki muatan khusus dan karakter yang khas. Sistem pendidikan begitu saja berjalan seolah-olah samar dengan apa yang hendak dituju. Inilah yang membawa mengapa pendidikan di Indonesia untuk sekian tahun lamanya tidak memberikan perkembangan yang berarti.

Melihat kenyataan di atas, dengan sebuah asumsi bahwa kecendrungan tujuan negara Indonesia hendak membangun masyarakat madani, maka turunan dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan langkah-langkah pembenahannya yaitu:

Pertama, bahwa untuk mencapai pendidikan yang berwawasan madani, maka fokus program pendidikan perlu diletakkan pada pembentukan dan pembinaan watak, budi pekerti luhur, keimanan dan ketakwaan, kemampuan aktualisasi diri, serta pengembangan integritas, kemandirian dan profesionalisme peserta didik.

Kedua, tujuan sekolah untuk mendapatkan ijazah melalui sistem Ebtanas kuranglah tepat karena sistem itu tidak menilai sikap, watak, kemandirian dan kreatifitas.

Ketiga, selama ini aspek psikologis anak, baik daya juang dan semangat kreatifitasnya tidak memiliki indikator pengujian dan penilaian yang jelas, tidak seperti indikator untuk tes hafalan atau hitungan. Oleh karena itu perlu dijabarkan secara operasional mengenai indikator nilai dan watak, serta dikembangkannya materi belajar di sekitar indikator tersebut.

Keempat, perlu dipertimbangkannya penyusunan materi pelajaran yang bersifat integratif da tidak terkotak-kotak dalam mata pelajaran.

Kelima, dalam pelaksanaan ujian, mata pelajaran perlu dikaji ulang seperti pelaksanaan ebtanas baik sistem maupun penyelenggaraannya. Dalam hal ini perlu diidentifikasikan alternatif lain yang diperlukan guna mengendalikan mutu pendidikan, dengan menghindari sentralisme yang berlebihan termasuk mengurangi unsur korupsi dalam penyelenggaraan tes.


Mengembalikan Fitrah Dunia Pendidikan

Hakikat pembangunan bangsa adalah tidak lain dari pada mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan manusianya. Sejarah Indonesia baru saja membuktikan bahwa ternyata kekayaan alam tidak juga membawa kemakmuran global, kekayaan budaya dan kelimpahan penduduk tidak membawa kekuatan pengubah dan keberagaman, dan lebih jauh lagi bahwa karunia yang telah diberikan Tuhan terhadap bangsa ini ternyata tidak mendorong semangat untuk penggubah.

Guna mewujudkan hakikat pembangunan di atas, perlu kiranya untuk menerapkan dan memanfaatkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kata kunci untuk keberhasilan pembangunan di masa datang adalah peningkatan kualitas manusia yang pada akhirnya dapat memperkuat daya saing ekonomi secara global, meningkatkan prokduktivitas, mempertinggi nilai tambah dan membuka peluang lapangan kerja baru.

Untuk itu maka diperlukan ‘senjata’ baru, yaitu ilmu dan teknologi, semangat inovasi, daya etos serta etis. Bangsa ini perlu “ladang-ladang” subur di mana anak bangsa dapat disemai sebagai manusia baru Indonesia. Ini berarti perlunya untuk menciptakan lingkungan-lingkungan pendidikan sebagai pusat budaya dan peradaban dengan dukungan sumberdaya manusia yang berjaminan mutu serta standar yang tinggi dalam sarana fisik, akademik dan manajemen.

Dunia pendidkan Indonesia harus mampu merespon tantangan perkembangan bangsa di masa depan, menawarkan alternatif dan menjanjikan keunggulan. Dunia pendidikan, khususnya pada tingkat tinggi harus mampu menciptakan daya terobos dalam aktivitas riset yang langsung berguna bagi kehidupan pembangunan serta kemampuan enterpreneurship, disertai pembatasan program studi atau kurikulum secara selektif mengikuti trend perkembangan di dalam daya pandu etika-keagamaan dan semangat emansipasi yang terintegrasi ke dalam pengembangan dan aplikasi keilmuan.

Untuk mengembangkan pendidikan di masa depan, maka perlu mencerahkan terlebih dahulu tentang fitrah pendidikan yaitu:

Pertama, fitrah pendidikan haruslah secara sinegris merefleksikan jatidirinya sebagai institusi pendidikan, penelitian dan pelayanan yang bermutu, kredibel, relevan, berwawasan etis, estetis dan manusiawi, maka lembaga pendidikan harus merespon terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta mengintergrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari dengan etika-keagamaan, mengupayakan inovasi pendidikan, menjunjungtinggi kualitas, kemadirian, membangun organisasi secara terencana dan responsible, mengembangkan semangat kerjasama.

Kedua, lembaga pendidikan harus memiliki misi luhur untuk turut memecahkan permasalahan-permasalahan kemanusiaa dengan cara meningkatkan kualitas fikir, kualitas karya, kualitas hidup, serta meningkatkan peranan ilmu dan teknologi guna menjawab tantangan zaman yang berubah yang kemudian dapat meningkatkan kualitas manusia yang berbasis pada etika.

Ketiga, lembaga pendidikan haruslah berusaha secara terus menerus untuk menghasilkan keluaran yang memilik kedalaman iman, kepekaan nurani, ketajaman nalar, ketangkasan profesional dan kemandirian sikap juang.